JAKARTA - Pesta demokrasi 2009 mendatang butuh dana yang sangat besar. Tidak main-main, KPU mengusulkan dana Rp 47,9 triliun. "Usulan untuk 2008 Rp 18,6 triliun. Terus 2009 Rp 29,3 triliun," kata anggota KPU Andi Nurpati usai bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

Sementara Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari menjelaskan, dana tersebut semuanya dibebankan pada APBN. Selain itu, ada sembilan komponen yang menyebabkan anggaran pemilu naik. "Kami menyampaikan sembilan komponen anggaran yang mengalami peningkatan dalam Pemilu 2009," terangnya.

Pertama, Pemilu 2009 tidak lagi berasal dari APBD, melainkan full dari APBN. Kedua, sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh KPU, tapi juga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Ketiga, PPS harus mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih. Keempat, Panwaslu akan diganti dengan Bawaslu dengan masa kerja lima tahun.

Kelima, banyaknya pemekaran daerah akan berkaitan dengan jumlah TPS. Keenam, jumlah penduduk lebih besar, maka otomatis jumlah pemilih akan bertambah.

Ketujuh, bertambahnya jumlah anggota DPR dan DPRD. Kedelapan, Tender harga barang dan jasa yang meningkat. Kesembilan, bertambahnya tugas KPPS menyerahkan data pemilih tetap.

1.000 Pemilih

Sementara itu, Mendagri Mardiyanto memutar otak untuk penghematan anggaran Pemilu 2009. Salah satu caranya, setiap TPS dijatah untuk 1.000 calon pemilih. "Satu yang bisa dilakukan efisiensi itu pengurangan jumlah TPS," kata Mardiyanto usai menemani KPU bertemu Wapres.

KPU mengusulkan pembentukan 684.447 TPS di seluruh Indonesia. Tiap-tiap TPS dikalkulasi dapat menyalurkan hak 300 calon pemilih.

Efisiensi TPS itu muncul dalam draf RUU Pemilu yang saat ini masih digodok di DPR. Mardiyanto mengatakan, dalam RUU itu tiap TPS akan digunakan 600 calon pemilih.

Namun jumlah TPS dapat terus ditekan. "Jika teman-teman fraksi di DPR setuju, kita bisa efisiensi lagi lebih besar dengan 1.000 pemilih per TPS," ujar Mardiyanto.

Dia mengatakan, jika jumlah TPS dapat ditekan, maka jumlah petugas, biaya, dan logistik juga bisa dikurangi. (dtc-62)