JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR (bidang pemerintahan dalam negeri) Idrus Marham mengakui, hampir semua hasil fit and proper test (tes kelayakan dan kepatutan) yang dilakukan oleh DPR, menunjukkan adanya masalah pada calon. Untuk itu, Komisi II harus bisa melihat, apakah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dihasilkan, ideal dan sesuai dengan yang diinginkan.

''Kami ditantang dengan munculnya kasus anggota Komisi Yudisial Irawady Joenoes. Hal itu mengingatkan kami untuk lebih fokus pada integritas orang yang diuji,'' katanya di Gedung DPR, Senayan, Kamis (3/10).

Politikus dari Partai Golkar itu menilai, hampir semua calon memiliki kemampuan yang cukup, dengan ditunjang rata-rata pendidikan S1.

Rekam Jejak

Namun dia lebih setuju bila ada masukan yang terkait dengan rekam jejak. ''Secara teknis, mereka memahami persoalan. Meski demikian, jika hanya berdasar pada kemampuan, tapi calon tidak memiliki integritas, akan rusak,'' ujarnya.

Dikatakan, masalah integritas menjadi penting. Sebab, banyak permasalahan yang terjadi, terkait dengan hal itu. ''Bukan soal pengetahuan dan juga bukan karena tidak mampu melaksanakan tugas karena terbatasnya pengetahuan, melainkan mereka terlibat dalam kasus dan skandal. Itu persoalannya,'' ujar dia.

Karena itu, Idrus akan mengusulkan perbaikan mekanisme tes kelayakan dan kepatutan. Dia akan tetap mengutamakan integritas calon dibanding pengetahuan. ''Sebab, jika pengetahuannya kurang, tinggal belajar. Tapi kalau integritas dan moralnya kurang, tak bisa dipelajari sepintas. Di sinilah perlunya rekam jejak,'' tandasnya.

Menurutnya, dengan mengacu pada hal itu, bisa mengeliminasi potensi masalah. Sebab, potensi masalahnya memang sudah ada dari awal.(H28-49)