JAKARTA-Koalisi Muda Parlemen Indonesia (KMPI) secara resmi mengumumkan 35 nama menteri yang tergabung dalam Kabinet Bayangan. Pembentukan kabinet ini menandai terbentuknya shadow government untuk mengambil peran politik di tengah kritik masyarakat atas belum maksimalnya kinerja parlemen dalam mengontrol atau mengawasi kinerja pemerintah.

Menurut Koordinator KMPI Yuddy Chrisnandi, tugas kabinet bayangan adalah untuk mengkritik kebijakan menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang dirasa tidak sesuai dengan semangat kerakyatan, tidak mencerminkan amanat penderitaan rakyat, sekaligus menawarkan kebijakan alternatif yang berbentuk gagasan, pemikiran, dan pendapat untuk penyempurnaan kebijakan bagi perbaikan pembangunan nasional.

Selain membentuk kabinet bayangan, KMPI juga akan menggandeng pimpinan DPR seperti Agung Laksono, Muhaimin Iskandar dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR untuk menjadi dewan penasihat.

''Kita akui, kita memang masih muda sehingga masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari senior-senior di DPR seperti Agung Laksono, Mbah Tardjo, serta pimpinan-pimpinan fraksi seperti Tjahjo (Kumolo), Priyo (Budi Santoso), Mahfudz Siddik, dan yang lain,'' kata Yuddy di Gedung DPR, Rabu (3/10).

Politikus dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, ke-35 nama menteri dalam kabinet itu bukan asal comot dan ambil melainkan dipilih berdasarkan kualitas dan kapasitas serta kemauan untuk terus belajar. Dengan demikian, Kabinet ini diharapkan betul-betul mampu menjadi penyeimbang KIB.

''Untuk selanjutnya, Kabinet Bayangan ini kami serahkan ke publik, biar nanti publik dan rakyat Indonesia yang menilai kemampuan kabinet ini, apakah mampu memberikan kritik konstruktif sekaligus solusi permasalahan bagi pemerintah atau sekadar ambisi dari politikus muda yang tidak sabar ingin menjadi menteri,'' tandas Yuddy.

Masalah Mudik

Kabinet mempunyai tugas memberi masukan kepada pemerintah terhadap masalah-masalah aktual, termasuk tradisi mudik Idul Fitri yang menjadi program terdekat kabinet ini. Kabinet bayangan mendesak agar masalah transportasi arus mudik Lebaran dan pergerakan uang bisa lebih diperhatikan.

"Jumlah pemudik tahun ini saya perkirakan naik 6,6%. Sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari pemerintah mengatasi permasalahan mudik ini," kata Menteri Perhubungan dan Transportasi kabinet bayangan Abdullah Azwar Anas.

Menurut anggota DPR dari FPKB ini, pemerintah belum memperhatikan keselamatan publik bagi pemudik. Padahal cuaca mudik tahun ini lebih bagus. Jadi seharusnya tingkat kecelakaan lebih bisa diminimalisasi.

Selain itu, DPR telah menganggarkan kenaikan dana Rp 2,2 triliun untuk sektor transportasi. Tahun 2006 jumlahnya hanya Rp 8 triliun. Sedangkan tahun 2007 menjadi Rp 10,2 triliun.

Azwar mengatakan, dengan ditambahnya anggaran itu, seharusnya kemacetan di jalur mudik tidak terjadi lagi. Anggaran itu seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan raya sehingga bisa meminimalisasi kemacetan.(J22-49)