JAKARTA- Kedutaan Besar Malaysia diduga menjadi pusat operasi intelijen Malaysia di Indonesia, menyusul disitanya seperangkat alat penyadapan (Universal Monitoring System/ UMS) senilai Rp 3 miliar oleh Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Jakarta.

''Dari informasi yang saya peroleh, jenis alat penyadapan itu bukan alat yang biasa digunakan di kedutaan besar suatu negara melainkan alat yang biasa digunakan oleh aparat intelijen. Karena alat tersebut ditujukan ke Kedubes Malaysia, kita patut mencurigai kalau Kedubes Malaysia digunakan sebagai pusat operasi intelijen Malaysia di sini,'' kata anggota Komisi I DPR Joko Susilo, usai mengikuti jumpa pers pernyataan sikap F-PAN di Gedung DPR Jakarta, rabu (3/10).

Operasi intelijen suatu negara bisa menimbulkan keuntungan baik dari segi militer maupun bisnis, sehingga dikhawatirkan alat tersebut digunakan untuk kedua kepentingan tersebut. ''Kita harus ingat kasus Ambalat, Sipadan, dan Ligitan. Kasus tersebut bisa terjadi karena selama ini kita selalu baik sangka kepada Malaysia tapi ternyata mereka malah melakukan operasi yang sama sekali tidak kita curigai,'' tandasnya.

Kapasitas Penyadapan

Menurut politikus dari Fraksi PAN ini, normalnya peralatan di dalam suatu kedutaan hanyalah sebuah alat sandi yang berfungsi untuk mengamankan jalur komunikasi dan mengamankan dokumen.

Dia minta pada aparat intelijen dan lembaga sandi negara yang memiliki wewenang dan otoritas serta kemampuan untuk mengecek kapasitas peralatan penyadapan tersebut. ''Kalau sudah jelas alat tersebut seperti yang kita duga, berarti Malaysia telah melakukan operasi untuk menjaring dan mencari data-data secara ilegal di Indonesia.''

Alat sandi, tambah dia, ada di setiap kedutaan, sementara alat sadap sangat tidak lazim ada di suatu kedutaan. Sebagai contoh, Konsulat Jenderal Indonesia di Vanimo, Hong Kong, dan Jeddah juga memiliki alat sandi.

''Faktanya, Konjen kita di Malaysia seperti Johor, Kinabalu, tidak punya alat sandi apalagi alat penyadapan, sedangkan sekarang kita menemukan Kedutaan Malaysia mendatangkan alat penyadapan yang tergolong mutakhir. Ini yang harus kita pertanyakan pada pihak mereka,'' ujarnya.

Sementara itu, Fraksi PAN menyayangkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak tegas dalam menghadapi junta militer Myanmar terkait perkembangan situasi politik yang makin memburuk di negara tersebut.

''Seharusnya sebagai salah satu pemimpin ASEAN, Indonesia bisa mengambil posisi proaktif membantu proses demokratisasi di Myanmar dan mengambil peranan diplomatis yang tegas dalam meyakinkan rezim militer untuk tidak melakukan kekerasan,'' kata Wakil Sekretaris FPAN M Junaidi.

Selain itu, F-PAN mendesak pemerintah membawa kasus di Myanmar ini dibicarakan di tingkat DK PBB atau Komisi HAM PBB. ''Kami juga meminta pemerintah tidak mengisi jabatan duta besar untuk Myanmar sampai batas waktu yang tidak ditentukan, cukup menempatkan Kuasa Usaha saja,'' tandasnya.(J22-49)