JAKARTA - Kasus kekerasan yang kembali menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia merupakan cermin kurangnya koordinasi antara dua lembaga yang menangani masalah TKI di Indonesia yakni Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Demikian diungkapkan Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning di sela-sela Sidang Paripurna DPR di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, peraturan yang ada sekarang menetapkan Depnaker sebagai regulator dan BNP2TKI sebagai operator dalam masalah TKI.

''Ini yang menyebabkan kurangnya koordinasi di antara kedua lembaga tersebut. Harusnya, BNP2TKI menjadi kepanjangan tangan dari Depnaker karena masih mengurusi masalah tenaga kerja sehingga ada koordinasi yang baik antara keduanya,'' katanya.

Secara terpisah, Anggota Komisi I Dedi Djamaludin Malik merasa prihatin dan menyesalkan tindakan oknum Malaysia terhadap TKI.

''Kami sangat prihatin dan menyesalkan tindakan oknum Malaysia yang sudah merendahkan martabat kita dan sudah sepantasnya KBRI di Malaysia untuk menuntut yang bersangkutan ditindak secara tegas serta memantau agar hukum terlaksana dengan adil,'' katanya. (J22-49)