JAKARTA- Forum fit and proper test calon anggota KPU I Gusti Putu Artha menjadi forum klarifikasi atas isu tentang pelecehan seksualnya, sebelum menjadi anggota KPUD Bali. Klarifikasi Artha itu berawal dari pertanyaan anggota Komisi II dari FPAN Andi Juliani Paris tentang moral secara umum, namun Artha justru mengklarifikasi kasusnya. "Menurut Anda, bagaimana kriteria orang yang bermoral," tanya Andi kepada Artha di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10).

"Saya mohon izin karena ruangan ini akan saya pakai untuk klarifikasi beberapa hal yang saya harus katakan, karena isu tersebut sangat mengganggu pikiran saya dan keluarga," ujar Artha berapi-api.

Dia menjelaskan isu itu berawal dari surat kaleng saat dirinya hendak mendaftar ke KPUD Bali. Februari 1999, kata dia, saat dirinya masih bekerja di surat kabar di Bali sedang melakukan investigasi sua kasus tentang pemberantasan togel di Bali dan penanganan PSK.

Artha menduga, judi togel di Bali itu dibekingi oleh pengusaha hitam. Sedangkan kasus pelecehan seksual dilakukan aparat Trantib terhadap sejumlah PSK di hotel. "Trantib itu bilang, PSK itu akan dibawa ke lokasi asuhan di Situbondo, ternyata malah diperkosa di hotel," kata Artha.

Dia mengaku, ketika menangani dua kasus itu, dia mendapat tekanan dan hampir dibunuh, hingga isu dirinya menghamili istri orang. "Saya tidak tahu siapa yang melakukan. Apakah mungkin pengusaha hitam itu apa bukan. Tapi saya tahu LSM yang menyebarkan isu saya menghamili istri orang. Ini konspirasi politik," kata Artha.

Pertimbangan Utama

Di antara 21 calon anggota KPU, terindikasi beberapa masalah, termasuk diduga melakukan pelecehan seksual.

"Yang terkait dengan masalah moral, asusila, tidak ada ampun. Itu kita utamakan," kata Wakil Ketua Komisi II Idrus Marham, di sela-sela fit and proper test di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/10).

Idrus mengatakan, kemampuan retorika setiap calon anggota dalam memaparkan masalah kepemiluan bukan satu-satunya pertimbangan kelulusan. "Betapa mereka buat pernyataan di sini satu jam, tidak bisa jadi ukuran. Seakan-akan mereka mampu memukau kita. Itu tidak cukup. Laporan dari jaringan pemantau seleksi sangat kita pertimbangkan," kata politisi FPG ini.

Mengenai dugaan korupsi beberapa calon anggota KPU, menurut Idrus, harus dilakukan klarifikasi. Jika ada klarifikasi, bisa menjadi pertimbangan lolos tidaknya calon anggota KPU.

"Kalau ada dugaan korupsi, dilaporkan dalam proses hukum bukan diopinikan," katanya. (dtc-77)