SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai masih ragu melaksanakan tiga pilar pembangunan ekonomi Jateng. Alokasi dari APBD 2008 untuk tiga pilar itu, sektor pertanian, koperasi dan usaha kecil menengah, serta pariwisata hanya 5,5%.

Demikian Ketua FPKS DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih, juru bicara fraksi dalam Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi soal APBD 2008, Selasa (2/10).

''Performa anggaran tidak berpihak pada tiga hal itu. Padahal 2008 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan prioritas pembangunan Jateng. Karena itu kami pesimistis bisa tercapainya pembangunan Jateng melalui tiga pilar tersebut,'' katanya.

Sorotan senada dikemukakan oleh FPAN melalui juru bicaranya Thontowi Jauhari. Kecilnya alokasi dana untuk sektor strategis itu menunjukkan Pemprov Jateng tidak sungguh-sungguh membangun pilar perekonomian rakyat.

Program Unggulan

''Anggaran di bidang perekonomian ini harus dinaikkan secara gradual sebesar 400% dari angka yang direncanakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Jateng. Jika hal itu tidak dilakukan maka kebijakan APBD 2008 tidak konsisten,'' tandasnya.

Dari rancangan terlihat pada anggaran untuk sektor pertanian hanya 2,17 %, pariwisata 0,42 %, koperasi UKM/IKM 0,83 %. Kondisi itu masih belum berimbang dengan belanja aparatur.

Seperti pemerintahan umum dialokasikan 10,24 %, kepegawaian 1,02 % dan program di SKPD 23,80 %.

Ketimpangan alokasi anggaran itu sebenarnya tidak perlu terjadi, bila setiap SKPD memiliki program unggulan.

FPKS seperti, kata Fikri, menemukan banyak program dan mata anggaran di sejumlah dinas sejak 2006 sampai 2007 hingga penyusunan RAPBD 2008 tidak ada perubahan. ''Hanya sekadar memindahkan program lama ke yang baru (copy paste). Tapi mengapa justru alokasi anggarannya yang diperbesar,'' kata Fikri.

Bagi Thontowi tidak dilaksanakannya pembangunan pilar perekonomian secara serius, maka penanganan untuk rumah tangga miskin tidak bisa optimal. Tercatat keluarga miskin capai 3.171.201 rumah tangga.

Sekdaprov Jateng Mardjijono menyikapi pandangan fraksi menyatakan akan membicarakan lebih lanjut dengan masing-masing SKPD. Pihaknya masih memerlukan masukan dari dewan guna penyusunan APBD 2008.(H37-77)