JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berpeluang untuk melakukan Hari Raya Idul Fitri bersama. Kalau NU malam itu (pada sidang isbat, 11 Oktober) melihat hilal, maka perayaan Idul Fitri akan sama dengan Muhammadiyah. Tetapi kalau tidak, maka peluang berbeda sangat besar.

Demikian dikatakan Katib Aam PBNU yang juga Dirjen Bimas Islam Nazaruddin Umar di Kantor PBNU, kemarin, pada dialog ''Bulan Qomariah untuk Kemaslahatan Umat Islam di Indonesia''. Dialog mengenai penetapan 1 Syawal atau Idul Fitri antara PBNU dan PP Muhammadiyah tersebut dibuka Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.

Dalam pertemuan itu, tercapai beberapa kesepakatan. Penerbitan kalender hijriah dan penentuan tanggal 1 Syawal menjadi poin penting kesepakatan yang dihasilkan. ''Perlu adanya pelatihan falakiyah (perhitungan astronomi-Red) yang dilakukan bersama-sama antara NU dan Muhammadiyah,'' kata Nazaruddin.

Menurutnya, pelatihan untuk menentukan tanggal 1 Syawal itu nantinya tidak hanya diikuti para ahli falakiyah yang senior. Pelatihan juga akan diikuti anggota muda dari dua ormas itu.

Hasil kesepakatan lain adalah akan diadakan pertemuan lanjutan antara dua ormas Islam itu, usai Idul Fitri. Pertemuan selanjutnya akan diadakan di PP Muhammadiyah. Nantinya, Menteri Agama M Maftuch Basyuni akan memfasilitasi pertemuan dua ormas itu.

Soal kemungkinan Lebaran bersamaan atau berbeda, kata Nazaruddin, itu bisa terjadi karena setiap ormas memiliki pandangan masing-masing tentang penentuan 1 Syawal. ''Kalau Muhammadiyah Lebaran yang akan datang tetap tanggal 12 dan tidak berubah,'' ujarnya.

Sementara sikap pemerintah, lanjut Nazaruddin, akan tetap mengambil posisi di tengah-tengah. ''Pemerintah milik umat dan kami akan menentukan (Idul Fitri-Red) saat sidang isbat, Kamis 11 Oktober mendatang,'' jelasnya.

Hindari Gengsi

Hasyim Muzadi mengimbau agar dialog menghindari perasaan gengsi atau mau menang sendiri.

Perwakilan Majelis Tarbiyah PP Muhammadiyah Abdul Fatah Wibisono mengatakan, sering terjadinya pertentangan Muhammadiyah dan NU karena adanya unsur politis ke dalam kedua ormas tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD Jateng dari PPP Masruhan Samsurie menilai, tidak ada gunanya pertemuan untuk menyamakan 1 Syawal itu, jika kedua ormas tersebut memiliki dasar yang berbeda dalam penetapan tanggal hari raya. Menurut dia, perbedaan yang terjadi selama ini justru merupakan keindahan. (di,G7-49,62)