JAKARTA-Debt switch (penukaran) obligasi negara oleh pemerintah dimenangkan sebesar Rp 799 miliar dari total penawaran Rp 1,64 triliun. Penukaran dilakukan pada obligasi negara yang jatuh tempo pada 2008-2011 dengan FR0046 yang jatuh tempo 2023.

Dari 21 seri yang ditawarkan pemerintah, hanya 14 seri yang diminati peserta lelang. Tingkat suku bunga seri FR0046 sebesar 9,5 persen dengan nilai outstanding sebesar Rp 4,560 triliun.

Demikian dilaporkan Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto di Kantor Kementerian Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat Selasa (2/10).

"Hasil yang cukup bagus. Kalau dihitung, yang ditukar jatuh temponya rata-rata 2,6 tahun dengan obligasi FR0046 yang jatuh temponya 16 tahun," katanya.

Sepanjang 2007, lanjut Rahmat, pemerintah telah melakukan debt switch mencapai Rp 14,366 triliun dengan unit penawaran mencapai Rp 28,404 triliun. Lelang dilakukan mulai Januari sampai Juli 2007 sebanyak tujuh kali.

"Kami coba tawarkan yang jatuh tempo di atas 15 tahun. Obligasi negara yang banyak ditukar adalah yang jatuh tempo tahun 2008 senilai Rp 37,11 triliun dan 2011 senilai Rp 36,91 triliun," tambahnya.

Namun jumlah debt switch tahun ini lebih rendah dibanding sebelumnya yang mencapai Rp 31,179 triliun. Menurut Rahmat, hal itu terjadi karena semakin minimnya stok obligasi negara yang berjangka waktu pendek.

Instrumen Sukuk

Sementara itu, hingga saat ini pemerintah sedang mencoba penerbitan instrumen obligasi negara yang baru. Salah satu yang tengah dibahas regulasinya dengan DPR RI, yakni instrumen obligasi negara syariah (sukuk).

Rencananya, dalam penerbitan sukuk, pemerintah akan memberikan jaminan fisik bagi investor berupa aset tanah dan bangunan milik Departemen Keuangan.

Direktur Barang Milik Negara II Departemen Keuangan Suyatno Harun mengatakan, jaminan aset dilakukan berdasarkan ketentuan syariah.

"Di Depkeu ada kira-kira Rp 7 atau Rp 8 triliun, yang diperlukan sekitar Rp 9 triliun jaminannya. Jadi rasanya sudah bisa di-cover dari Depkeu sendiri. Total aset Depkeu kira-kira Rp 6-Rp 7 triliun terdiri atas tanah dan bangunan," jelasnya.

Departemen Keuangan belum mempunyai gagasan baru sumber jaminan aset dari kementerian/lembaga lain. Menurut Suyatno, sumber jaminan aset dari Depkeu sudah mencukupi. (J10-33)