PERKEMBANGAN situasi di Myanmar terkait gelombang demonstrasi antipemerintah militer yang dimotori para biksu terus mengundang keprihatinan internasional. Korban jiwa berjatuhan dan junta militer Myanmar kembali mengabaikan seruan masyarakat internasional agar menghindarkan cara kekerasan.

Dalam insiden 26-27 September, 8 orang telah tewas dan 300 biksu ditangkap. Sebelumnya Amnesti Internasional menyebut bahwa lebih dari 150 orang ditahan di Myanmar sejak aksi merebak.

Gelombang demonstrasi di Myanmar dimulai 19 Agustus ketika ratusan aktivis berdemo menentang kenaikan harga BBM dan akhirnya ditahan oleh militer. Para biksu kemudian memotori aksi dan mendapat sambutan rakyat hingga aksi besar-besaran mencapai sekitar 100.000 demonstran.

Para biksu memulai gerakannya dari Pagoda Shwedagon yang terkenal, yang acapkali dianggap sebagai simbol Yangon, ke Pagoda Sule, di dekatnya.

Aliansi Biksu menegaskan bahwa pemerintahan militer sebagai musuh rakyat. Mereka menyatakan akan tetap melancarkan protes sampai diktator militer bersih dari tanah Myanmar. Demonstrasi yang oleh beberapa media disebut Saffron Revolution (Revolusi Kunyit) ini menarik setidaknya karena beberapa hal berikut.

Pertama, protes ala jalanan menentang kebijakan pemerintah adalah pemandangan yang sangat langka di Myanmar akibat sikap represif pemerintah. Para jenderal Myanmar sebetulnya tidak pernah menoleransi sedikit pun protes masyarakat. Tetapi junta militer tidak berani gegabah memberangus aksi para biksu. Oleh karenanya keberanian rakyat Myanmar untuk melancarkan demonstrasi terus-menerus mesti dilihat dalam konteks yang melingkupinya, terutama harapan apakah angin reformasi memang tengah berlangsung. Kedua, aksi telah mengalami metamorfosis dengan terjadinya perluasan spektrum isu, tidak semata penentangan terhadap kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM yang kelewat tinggi hanyalah pemicu kemarahan dalam kesulitan ekonomi yang semakin menjerat rakyat kecil. Dikabarkan banyak orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, bahkan sekadar ongkos bus untuk bekerja. Para demonstran juga menyerukan pembebasan panutan demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang ditahan serta para tahanan politik lainnya dan menyerukan perlunya reformasi penguasa negara. Junta militer mengambil kekuasaan di negara berpenduduk 53 juta orang itu pertama pada 45 tahun lalu.

Ketiga, peran dominan para biksu dalam gerakan protes memberi nuansa aksi yang khas. Karakteristik yang genuine Myanmar ini hemat penulis berkorelasi dengan kekuatan aksi, pilihan bentuk aksi dan efeknya.

Satu, biksu merupakan sosok suci yang disegani oleh siapa pun di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini. Ada 500.000 biksu yang hidup di biara di seluruh Myanmar. Aksi biksu ini mendongkrak semangat rakyat Myanmar yang tanpa takut mengiringi barisan unjuk rasa. Sinergi kekuatan biksu dan rakyat inilah kekuatan besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh junta militer.

Dua, komando para biksu memberi gambaran bahwa demonstrasi ini cenderung kepada aksi nir kekerasan. Dalam ajaran Buddha, tidak mungkin para biksu melakukan anarki dalam berunjuk rasa.

Media massa menyiarkan betapa para biksu muda yang bertelanjang kaki berhadapan dengan militer bersenjata lengkap. Ketika beberapa tentara memukuli biksu-biksu yang berdemonstrasi di Pakokku, tak jauh dari Mandalay, biksu-biksu muda hanya melawan dengan menyandera sejumlah tentara sebelum akhirnya membebaskannya.

Para biksu menolak derma/ sedekah atau kontribusiapa pun dari jenderal dan keluarganya. Dalam agama Budha, derma merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk mencapai nirwana . Artinya ini merupakan pukulan moral sangat telak bagi penguasa militer.

Namun yang menggetarkan adalah realitas bahwa para biksu mengatakan akan terus berbaris dan berdoa sampai militer yang berkuasa ambruk. Mereka juga memberi komando agar setiap orang di seluruh Myanmar untuk berdoa di pintu rumah masing-masing selama tiga hari sejak hari Minggu (23/9) pukul 20.00 selama 15 menit. Aksi ini untuk meminta kekuatan dan kedamaian dari sang Buddha. Sebelumnya para biksu juga menolak derma/ sedekah atau kontribusi uang dan barang apa pun dari jenderal dan keluarganya.

Mereka juga tidak mau berdoa untuk keluarga para tentara ini. Dalam agama Budha, derma merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk mencapai nirwana dan agar seseorang dibebaskan dari siklus kelahiran reinkarnasi. Artinya ini merupakan pukulan moral yang sebenarnya sangat telak bagi penguasa militer. Tiga, implikasi aksi ini terbukti meluas tidak hanya dalam bentuk dukungan dari rakyat Myanmar tetapi juga simpati internasional.

Fenomena ''senjata versus doa'' ala Myanmar ini menimbulkan resonansi internasional yang besar. Aksi para biksu yang berkepanjangan tersebut mengundang keprihatinan internasional baik negara, organisasi internasional, maupun non state actors lain.

PBB terus membahas situasi di Myanmar.Ibrahim Gambari, utusan PBB untuk membantu rujuk bangsa di Myanmar bahkan telah memperingatkan bahwa tindakan penguasa militer itu akan ''lebih menyulitkan dalam mempertahankan dukungan antarbangsa pada Myanmar''.

Sejumlah private actors bersikap. Beberapa bintang Hollywood juga mendukung aksi para biksu. Dari Indonesia, Ketua PBNU yang juga Presiden World Conference of Religions for Peace (WCRP), KH Hasyim Muzadi, mengimbau agar rezim Junta Militer bersikap demokratis dan realistis. Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga melancarkan kecaman.

Pada bulan Januari lalu sebuah resolusi untuk Myanmar digagalkan karena veto dari China. Tetapi saat ini China sebagai sekutu Myanmar sendiri sudah menunjukkan sikap tidak sabar. China, yang masih dapat berkomunikasi dengan para jenderal di Myanmar tampaknya juga sudah mengirimkan sinyal kepada rezim militer, agar menghadapi perlawanan para biksu dengan hati-hati.

Kita juga berharap reformasi politik bisa berlangsung damai agar Myanmar bisa lebih demokratis.(11)

- Andi Purwono, dosen Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim