Didik J Rachbini

APAKAH demokrasi bisa menyelesaikan masalah masyarakat? Ambil kasus DKI Jakarta. Setelah menyelesaikan pesta demokrasi beberapa waktu lalu, apakah bisa menyelesaikan masalah ibu kota itu, terutama sejumlah persoalan mendasar, seperti kemacetan karena infrastruktur, banjir, kemiskinan, dan lainnya.

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta secara langsung berhasil diselesaikan dengan baik. Tidak ada masalah politik yang krusial bersamaan dengan proses pilkada tersebut. Ini menjadi bukti masyarakat Jakarta dan Indonesia pada umumnya cukup matang, sebagaimana telah dibuktikan dari pemilihan lurah dan kepala desa sejak lama.

Demokrasi langsung di Indonesia bisa berjalan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan demokrasi itu lalu lahir pemimpin formal yang baru dengan permasalahan Jakarta yang membentang dari bawah ke atas. Lalu apakah demokrasi bisa menyelesaikan masalah di atas?

Masalah Banjir

Jakarta juga meninggalkan banyak agenda permasalahan, yang menjadi pekerjaan rumah dan mutlak harus diselesaikan oleh pemimpin baru. Pemimpin baru tidak perlu menunggu waktu lagi untuk bekerja. Menurut hemat kita lebih banyak masalah yang harus diselesaikan ketimbang orang dan sumberdaya untuk menyelesaikannya.

Permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh gubernur terpilih misalnya masalah banjir. Banjir adalah masalah kolektif yang dirasakan seluruh warga kota jika masa hujan deras tiba. Bahkan anak-anak di sekolah terbaik di Indonesia seperti SMU 8 sudah menjadikan banjir sebagai langganannya sehingga masalah ini diterima sebagai keniscayaan dan kepasrahan.

Masalah ini ada di hadapan mata seluruh penduduk DKI tetapi memerlukan kekuatan besar untuk mengatasinya. Tetapi usaha kolektif kebersamaan tidak dilakukan secara maksimal sehingga pemerintah dan masyarakat cenderung menerimanya dalam kepasrahan.

Kini masyarakat dengan pemimpin baru yang bertanggung jawab langsung kepada rakyat dapat menuntut haknya untuk bebas dari banjir atau setidaknya dikurangi. Caranya harus dengan usaha keras pemerintah dengan pemimpin baru sekarang. Kebijakan untuk masalah ini harus bersifat kolektif dengan komitmen yang kuat dari keseluruhan stakeholder Jakarta, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sekitar Jakarta.

Untuk mengatasi masalah banjir ini, pemerintah pusat harus memberikan dukungan. Pemerintah DKI Jakarta juga perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah di sekitar seperti Bogor, Cianjur, Tangerang, Bekasi, dan Depok.

Langkah ini harus dilaksanakan secara kolektif, salah satunya seperti pembangunan kanal yang sekarang sedang berlangsung. Ide ini sudah ada pada zaman Belanda tetapi belum mampu dilaksanakan sampai saat ini.

Kemiskinan

Masalah selanjutnya adalah permasalahan masyarakat miskin kota. Selama ini masyarakat miskin tinggal di tempat-tempat kumuh yang tidak tertata sehingga menambah kesemrawutan kota Jakarta. Karena itu, pemerintah perlu membuat strategi pembangunan dan penataan kota yang berpihak kepada si miskin. Subsidi perumahan merupakan kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi, sekaligus menata kota dan tata ruangnya sehingga bebas dari pemukiman kumuh.

Salah satu caranya adalah dengan membangun rumah susun sebagai tempat tinggal kaum miskin perkotaan. Segenap upaya kemampuan masyarakat bersama pemerintah diarahkan untuk kehidupan tata ruang yang lebih bagus di Jakarta.

Permasalahan yang terakhir adalah masalah birokrasi. Birokrasi yang rumit cenderung tidak produktif dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Jakarta banyak menghadapi tantangan yang lebih berat dari daerah lainnya sehingga menuntut mesin birokrasinya berjalan lebih efisien.

Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi. Dengan demikian, semua sisi birokrasi bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Jakarta.

- Penulis adalah ekonom dan anggota DPR RI, tinggal di Jakarta