DEMAK- Pada perubahan APBD 2007, Pemkab Demak mengusulkan pengadaan mobil dinas sebanyak 31 unit terdiri atas Toyota Avanza dan Suzuki APV. Pada saat bersamaan pimpinan DPRD juga berencana mengajukan usulan pengadaan 3 unit Honda CRV.

Usulan pengadaan mobil baru dengan alokasi Rp 3,6 miliar lebih itu mendapat respons beragam dari anggota DPRD Demak. M Fathan dari Fraksi Pembaharuan menolak pengadaan mobil tersebut. Menurutnya, usulan pengadaan mobil dinas dirasa menyakiti hati rakyat. Pasalnya, saat ini sebagian masyarakat sedang menghadapi masa paceklik, untuk mendapatkan air saja kesusahan dan pemerintah belum dapat menangani hal itu. ''Kami rasa waktunya tidak tepat, jika usulan itu diajukan pada perubahan APBD 2007. Sebab, sekarang ini kondisi rakyat sedang menghadapi berbagai kesulitan,'' katanya.

Saat ini masyarakat membutuhkan sumur artetis agar persoalan tahunan mereka dapat terselesaikan. Karena itu, sebaiknya usulan membeli mobil baru di drop dan dapat diusulkan tahun mendatang dalam APBD 2008. Apalagi, kondisi alat transportasi milik pemkab masih cukp sehat dan dapat digunakan untuk operasional kedinasan.

Ia mengaku tidak setuju apabila pimpinan DPRD mengajukan usulan pergantian mobil dinas dari Kijang Krista ke Honda CRV. Kendaraan dinas lama masih layak pakai dan belum perlu diganti.

Senada dikatakan Anggota FKB, Amir Darmanto dan Dokter Sugeng Raharjo. Keduanya menyatakan tidak setuju atas pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinan DPRD. ''Terlebih belum lama ini sudah ada pengadaan mobil baru Toyota Camry untuk Ketua DPRD.''

Amir berpandangan, kebutuhan mobil baru bagi ketua dan para wakil ketua DPRD bukan sesuatu yang mendesak, sehingga tidak perlu direalisasikan pada tahun ini. Berbeda dengan kebutuhan mobil dinas untuk para camat. Kendaraan operasional camat saat ini kurang layak karena sebagian besar keluaran tahun 1990-an, dan jam terbang mereka cukup padat dalam memberikan pelayanan dari desa ke desa. ''Khusus untuk camat masih bisa dipahami. Kalau untuk yang lainnya, tunda dululah barangkali bisa tahun depan,'' tuturnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD, H Masykuri Abdillah menjelaskan, usulan pengadaan mobil dinas dari eksekutif yang semula 31 unit baru disetujui 17 unit. Persetujuan itupun masih dalam proses panjang di forum-foum legislatif. Sedang terkait rencana pengadaan 3 mobil Honda CRV masih sebatas wacana. Namun jika itu disetujui, maka mobil dinas Kijang Krista yang sekarang dibawa pimpinan dewan akan dialihkan untuk para ketua fraksi. ''Kan mobil dinas ketua fraksi sudah kurang layak. Mereka menggunakan mobil carry.''

Menyakitkan

Rencana membeli mobil baru juga mendapat reaksi dari LSM. Koordinator Forum Komunikasi Rakyat dan Mahasiswa Demak (FKRMD) Muhammad Rifai mengatakan, jika usulan itu disetujui maka legislatif dan eksekutif telah mengeluarkan kebijakan yang menyakiti rakyat.

''Saat ini rakyat sedang menghadapi berbagai kesulitan. Tolong pemerintah lihat ke bawah bagaimana kondisi masyarakat. Kalau sekarang mengusulkan pengadaan mobil, sungguh akan sangat menyakiti hati rakyat,'' katanya.

Ketika rakyatnya sedang menghadapi persoalan yang serba sulit, semestinya para penguasa menunjukkan sikap empati, tentu dengan sedikit menahan keinginan mendapatkan fasilitas mewah.

''Ndak usah bermewah-mewahan kalau kondisi rakyatnya masih banyak yang miskin. Demikian juga dengan pimpinan DPRD mestinya mereka yang paling merasakan kondisi rakyat, bukan malah ikut antre mendapatkan mobil mewah.'' (H1-41)