SEMARANG- Gubernur Jateng Ali Mufiz diminta serius menindaklanjuti pengangkatan CPNS yang teranulir pada Maret 2006 lalu yang jumlahnya mencapai sekitar 1.200 orang. Pasalnya, Menneg PAN dan Gubernur Jateng saat itu Mardiyanto telah berjanji akan memberikan SK PNS kepada mereka.

''Janji itu harus dipenuhi pemerintah. Jika tidak ada penyelesaian dalan waktu dekat ini, saya akan menggalang penggunaan hak interpelasi sebagai wujud pengawasan DPRD kepada gubernur. Nanti gubernur akan kami mintai pertanggungjawabannya dalam rapat paripurna DPRD,'' kata Sekretaris Komisi E Thontowi Jauhari, Minggu (30/9).

Dia mengungkapkan kesalahan itu bermula dari kesalahan sistem penerimaan CPNS. Dari 2.801 CPNS di Jawa Tengah dinyatakan lolos seleksi oleh BKD pada 17 Maret. Sehari sesudahnya pada 18 Maret, pemerintah menganulir jumlah itu, sehingga tidak meloloskan 1.200 orang.

Terkait masalah tersebut, Mardiyanto telah melakukan konsultasi kepada pemerintah pusat melalui Menneg PAN) hingga muncul surat bernomor R/08/M.PAN/3/2-2006 tertanggal 24 Maret 2006.

Berdasarkan surat tersebut, seluruh tenaga honorer yang tereleminasi akan diangkat sebagai CPNS sama dengan yang lain.

''Pemerintah menjanjikan per 1 April 2006, mereka akan diangkat dan memperoleh SK. Gubernur Jateng pun dengan merujuk keputusan itu memastikan akan memperjuangkan masalah itu,'' kata dia.

Belum Satu pun

Dengan adanya keputusan itu, Thontowi berharap gubernur yang baru tidak lupa pada janji gubernur lama. Informasi yang diterimanya menyebutkan dari 1.200 CPNS sampai saat ini belum satu pun yang memperoleh SK pengangkatan.

Sebagian besar CPNS yang teranulir itu adalah tenaga honorer dengan sumber pendapatan lainnya atau berasal dari non APBN/APBD.

''Persoalannya, ketika itu hanya terjadi di Jawa Tengah, mengapa tenaga honorer dengan sumber gaji lainnya tersebut juga diperbolehkan mendaftar dan kemudian dinyatakan lulus pada tanggal 17 Maret 2006. Pemerintah tidak boleh mengingkari janji tersebut,'' tandasnya.(H37-60)