SEMARANG- Sejumlah perwakilan LSM dari Kendal mempertanyakan proses pencabutan fasilitas kedinasan Bupati nonaktif Hendy Boedoro kepada Pemprov Jateng, Rabu (19/8). Pasalnya, mereka melihat beberapa fasilitas seperti rumah maupun mobil dinas masih digunakan oleh kerabat terpidana kasus penyalahgunaan APBD 2003-2005 itu.

Beberapa LSM seperti Aksi Sosial dan Advokasi (ASA) dan Masyarakat Peduli Bangsa Kendal mendatangi Kantor Gubernur Jateng di Jl Pahlawan. Mereka mendesak pemprov bertindak tegas pada putusannya soal penarikan fasilitas kedinasan.

Dalam keputusan itu, pemerintah dalam hal ini Pemkab Kendal memberi batas waktu sampai tiga bulan terhitung sejak 7 Juni 2007 kepada Hendy Boedoro untuk tidak menggunakan fasilitas negara.

''Tapi sampai sekarang ini pihak keluarga masih menempati rumah dinas. Bahkan beberapa mobil negara itu keluar-masuk rumah dinas bupati. Karena batasan waktu tiga bulan, seharusnya mulai 7 September lalu mereka tidak menggunakan fasilitas dinas,'' kata koordinator ASA Tandang Sugiyanto. Kasub Pemerintahan Daerah Setda Jateng Haryono meminta agar tuntutan itu disampaikan dalam bentuk tertulis agar mudah disampaikan kepada atasannya. (H37,H7-60)