SOLO - Pencabutan berkas pendaftran yang diterima dari SMK swasta masih terus berlanjut. Hal itu kian membuat sekolah swasta waswas lantran daya tampungnya tak terpenuhi.Sejumlah sekolah swasta merasa kecewa karena tidak ada komunikasi dari sekolah negeri atau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Menurut Wakil Kepala SMK Muhamadiyah 3 Bidang Kesiswaan Syaiful Arifin didampingi Drs Henry Budiono, sejak Sabtu (14/7) hingga Selasa (17/7) sudah ada 13 siswa mencabut. Alasan mereka tetap sama, yakni diterima di SMK Negeri. "Sebenarnya kami legawa kalau ada komunikasi sehingga kami tidak dirugikan. Lha wong mereka sudah tercatat sebagai siswa di sini kok tiba-tiba mencabut," ujar Syaiful.

Berdasarkan informasi, lanjut dia, sekolah negeri khususnya SMK melakukan hal itu karena ada intruksi dari Direktorat Pembinaan SMK tentang penambahan peserta didik baru. Artinya, SMK Negeri akan menambah sebanyak-banyaknya siswa untuk memenuhi kuota seperti yang diinstruksikan meski dengan cara yang dianggap tidak fair. Sebab siswa yang diterima sebelumnya telah dinyatakan tak diterima.

Yang lebih aneh, lanjutnya, para siswa dan orang tua yang mencabut tidak pernah mengaku kalau mereka diterima di sekolah negeri. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah mereka memang sudah diajari cara seperti itu.

Dia berharap agar kecurangan itu segera dihentikan. Mereka berharap ada penjelasan dari sekolah negeri atau dinas terkait agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Atau jika perlu, kalau memang sekolah negeri masih kekurangan siswa, membuka pendaftaran secara terbuka tidak menyerobot siswa yang sudah diterima di sekolah swasta.

Dihentikan

Kasubdin Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Budy Sartono mengatakan, pihaknya sudah meminta sekolah negeri menghentikan itu. Sepanjang yang dia tahu, tidak ada penerimaan siswa lagi. "Saya sudah meminta kepada SMK negeri untuk menghentikan hal itu, dan mulai Senin (16/7) sudah tidak ada penerimaan siswa baru," tegasnya.

Menurut dia, pernah ada wacana dilakukan lagi pendaftaran di SMK Negeri. Namun hal itu tidak bisa direalisasikan karena ada beberapa pihak yang tidak setuju. "Pokoknya kami akan mengumpulkan semua kepala SMK baik negeri dan swasta untuk menjelaskan hal itu agar tidak menjadi masalah berkepanjangan."

Ketua Komisi IV DPRD Surakarta KP Satryo Hadinagoro mengatakan adalah hak siswa untuk memilih sekolah yang dikehendakinya. Dan wajar apabila seorang siswa lebih memilih bersekolah di negeri daripada swasta.

"SMK tidak ikut sistem PSB online, tapi pakai offline karena harus ada tes khusus. Mungkin ini salah satu kelemahan. Tahun depan masalah seperti ini harus sudah bisa dicarikan solusinya," katanya.(hr,F5-67)