SEMARANG- Bangunan gedung layanan pada Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru (BP4) Klaten senilai Rp 489,360 juta mangkrak. Proyek pembangunan yang didanai dari APBN 2006 itu kondisinya memprihatinkan. Tembok pecah-pecah seperti kena gempa, lantai keramik bergelombang, dan atap bocor.

''Gedung tidak dapat difungsikan. Padahal gedung tersebut dibangun pascagempa Jateng-Yogyakarta beberapa waktu lalu,'' kata Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Thontowi Jauhari, Rabu (17/7), seusai meninjau bangunan itu.

Menurut Thontowi, Kepala BP4 Klaten dokter M Kristianti Mkes menyebutkan gedung itu direncanakan dibangun dua lantai dan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, dianggarkan sekitar Rp 750 juta. Namun lelang dimenangkan sebuah perusahaan kontraktor dengan Rp 489,360 juta. Berdasarkan pengamatan Thontowi, perusahaan kontraktor itu tidak mampu menyelesaikan target waktu penyelesaian pembangunan gedung seluas 400 m2 itu.

Kualitas Bangunan

Di samping itu, kualitas bangunannya tidak memenuhi bestek. Akibatnya, kondisinya mangkrak. ''Pihak BP4 mengatakan hanya menerima bangunan. Seluruh proses pembangunan ditangani oleh Dinas Kesehatan Pemprov Jateng dengan dana dekonsentrasi. Kami menyayangkan, mengapa pembangunan gedung pelayanan penyakit yang lebih banyak diderita orang miskin ini bisa terjadi demikian?'' kata politikus dari PAN itu.

Pada bagian lain, anggota Komisi C DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih mengusulkan kepada Pemprov untuk menggagas penerapan pengelolaan rumah sakit umum daerah milik Pemprov Jateng dengan model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sebab dengan pengelolaan keuangan sekarang, fakta di lapangan menunjukkan banyak kendala. Banyak pengelola RS yang mengajukan anggaran mendahului anggaran. ''Tentu ini akan berimplikasi rawan hukum. Nah, RSUD Kelet Jepara merupakan salah satu rumah sakit yang sudah siap dengan BLUD,''ujarnya.(H7,H37-77)