JAKARTA - Menteri Kehutanan MS Ka'ban mendapat dukungan dari Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia (MPHI) dan Legislatif Mahasiswa (Legima) Universitas Jayabaya, terkait tuduhan dari anggota Dewan Penasihat Presiden (Watimpres) bidang hukum Adnan Buyung Nasution, yang mengatakan Ka'ban terkesan melindungi penjarah hutan.

Alasan Buyung mengeluarkan pernyataan seperti itu didasarkan atas penemuan surat sakti dari Ka'ban yang berisi dispensasi khusus kepada delapan perusahaan kayu di Riau. Surat sakti tersebut ditemukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Menurut Wasekjen MPHI Agus Abdullah, Ka'ban mengeluarkan surat tersebut tentunya melalui pertimbangan politis dan hukum yang matang. Dia mengingatkan, Buyung tidak asal bicara tanpa menggunakan fakta yang jelas. ''Indonesia negara hukum, jadi segala pernyataan harus didasarkan fakta hukum yang jelas. Apalagi Buyung merupakan pengacara senior, dia tidak boleh asal bicara,'' katanya.

Dirinya juga tidak mempermasalahkan jika nantinya Ka'ban harus diperiksa kepolisian terkait kebijakannya tersebut. Dengan adanya pemanggilan, persoalan akan menjadi jelas dan terang. Agus malah memuji kinerja Ka'ban sebagai menteri kehutanan. Menurutnya, di bawah Ka'ban, pembalakan hutan menjadi berkurang. Tidak adil jika menyalahkan pemerintah sekarang khususnya Ka'ban mengenai kondisi hutan yang parah.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan akumulasi pembalakan hutan yang telah dilakukan sejak pemerintahan Soeharto. ''Pemerintah sekarang hanya terkena getah dari kebijakan masa lalu.''

Selain menyampaikan dukungan kepada Ka'ban, MPHI dan Legima Jayabaya, juga menyampaikan tuntutan kepada Walhi. Agus dan Asril mendesak Walhi mencabut pernyataan mereka beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa Ka'ban merupakan seorang Yahudi. Mereka bahkan menuduh Walhi sebagai kaki tangan para pembalak hutan. Asril mengatakan, LSM yang berorientasi kepada lingkungan hidup seperti Walhi seharusnya tidak menyudutkan Departemen Kehutanan dalam merealisasikan progaram besar mereka memberantas pembalakan hutan, dengan cara masuk ke dalam wilayah-wilayah politis.(J21-49)