JAKARTA- Pangdam XVI Pattimura Mayjen Sudarmaidy Subandi diganti oleh Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary, menyusul insiden tarian cakalele disertai upaya pengibaran bendera RMS saat peringatan Harganas di Ambon 29 Juni lalu. Insiden itu berlangsung dalam acara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, kemarin. ''Apa pun alasannya, setiap pejabat TNI, apakah itu staf atau pimpinan, kalau tidak bisa melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan tuntutan tugasnya, itu risiko. Itulah yang dilaksanakan sekarang (pergantian-red),'' katanya usai menghadiri acara pembekalan Program Peserta Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara, kemarin.

Menurut Djoko, surat pergantian Pangdam XVI Pattimura sudah ditandatangani Jumat lalu. Sudarmaidy selanjutnya menjadi perwira tinggi Markas Besar (Mabes) TNI AD. Tentang pelantikan dan serah terima jabatan, Panglima TNI menyerahkan kepada KSAD untuk melaksanakan secepatnya. Mengenai alasan dipilihnya Danjen Kopassus sebagai Pangdam Pattimura, Djoko menegaskan tidak ada alasan khusus mengenai hal itu, kecuali untuk pembinaan dan kaderisasi.

''Yang jelas, pembinaan kaderisasi. Karena itu harus ada dan akan terus berlanjut. Bahwa beliau dari Kopassus atau dari mana saja, tidak menjadi pertimbangan khusus,'' tambahnya.

Selain Pangdam Pattimura, Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Maluku, Brigjen Pol Guntur Gatot Setyawan dan Komandan Korem (Danrem) Ambon juga dicopot dari jabatannya terkait insiden tersebut. Gatot akan digantikan Brigjen Pol M Gatot Ariadi. Untuk posisi Dan Paspampres, Panglima hanya mengatakan bahwa pergantiannya belum akan dilakukan.

Pertanggungjawaban

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto, pencopotan Guntur Gatot Setyawan merupakan bentuk pertanggungjawaban Mabes Polri terhadap insiden yang terjadi di hadapan Presiden SBY.

Berdasarkan evaluasi, aparatnya di lapangan telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik. Permasalahannya, ada kesalahan yang dilakukan, sehingga menyebabkan insiden itu terjadi. Sebagai pimpinan, Kapolda dinilai harus bertanggung jawab. ''Walaupun dalam hal ini Kapolda tidak bersalah atau lalai,'' katanya menjawab Suara Merdeka.

Hingga saat ini, belum satu pun aparatnya yang terbukti bersalah. Kepanitiaan di lapangan tidak hanya dilakukan Polri, tetapi juga banyak pihak. ''Selain Polri, kepanitiaan juga terdiri dari TNI, Paspamres, dan juga Pemda setempat dengan ketua panitia istri gubernur Maluku,'' tambahnya. (F4,J13-49)