JAKARTA -Menteri Agama Maftuh Basyuni berharap Pemerintah Arab Saudi tidak melarang maskapai penerbangan Indonesia ke negara itu. Bila pelarangan itu benar, maka kebijakan Pemerintah Arab Saudi itu merupakan bentuk penghinaan atas kerja sama yang sudah terjalin sangat erat antara kedua negara.

Dia meminta pihak Arab Saudi tidak mudah mengikuti kebijakan pelarangan yang dikeluarkan Uni Eropa. Pihak Arab Saudi, harus datang ke Indonesia untuk melihat dan menilai sendiri kondisi pesawat terbang milik Garuda Indonesia.

Bila benar Arab Saudi melarang maskapai penerbangan Indonesia ke Saudi, lanjut Menag, pihaknya bisa memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah calon haji Indonesia. ''Kalau nanti Pemerintah Saudi mengeluarkan larangan itu, ya sudah keputusannya kita tidak akan memberangkatkan haji,'' katanya di kantornya, kemarin.

Ditanya apakah langkah tersebut tidak menghambat umat Islam Indonesia menunaikan kewajibannya, Menag mengatakan, umat Islam akan gugur kewajibannya bila tidak ada kendaraan yang membawanya menuju Tanah Suci. Mengenai biaya yang telanjur dibayar calon haji, dia mengatakan, hal itu akan diselesaikan di kemudian hari, dan jamaah haji Indonesia tidak perlu khawatir.

Bertemu

Di kantornya, Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal menegaskan, pemerintah kerajaan Arab Saudi tidak pernah mengeluarkan larangan terbang pesawat milik maskapai Indonesia ke negara itu.

''Tidak ada larangan terbang, semuanya masih bejalan normal. Pihak Arab Saudi hanya menyatakan keinginan untuk bertemu dengan otoritas penerbangan sipil Indonesia,'' tegas Djusman, Selasa.

Menurutnya, keinginan pemerintah kerajaan Arab Saudi tersebut, jangan diartikan sebagai larangan terbang, tapi niat baik untuk melakukan pertemuan. Menhub, menyambut baik dan siap bertemu otoritas penerbangan sipil Arab Saudi untuk berdialog. Sebagai tindaklanjut, pihaknya telah mengirim utusan melalui atase Perhubungan di Arab Saudi untuk mendapatkan jadwal pertemuan tersebut.

''Tentu saja kita bersedia, ini niat baik untuk melakukan dialog secara terbuka dengan otoritas penerbangan sipil Arab Saudi,'' tuturnya.

Dia menambahkan, soal pertemuan itu sudah dikoordinasikan dengan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Jakarta dan pihak Dubes siap membantu Indonesia dalam pertemuan itu.

''Kita tinggal menunggu jadwal pertemuan. Bahkan kedua belah pihak telah sepakat pertemuan itu dilakukan di mana saja, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. ''Tidak ada masalah, tempatnya bisa di Indonesia atau di Arab Saudi.''

Dialog tersebut, lanjut Djusman, akan membahas berbagai masalah, terutama munculnya kebijakan Uni Eropa yang melarang maskapai penerbangan Indonesia terbang ke kawasan itu. Juga dibahas tentang latar belakang pelarangan tersebut serta langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Atas dasar pembicaraan itu, maka ruang udara Arab Saudi akan terbuka bagi maskapai penerbangan Indonesia. Kendati demikian bukan berarti, saat ini ada pembatasan, karena seluruh penerbangan yang sudah terjadwal cukup normal.

Pertemuan itu, lanjutnya, dimaksudkan agar otoritas penerbangan sipil Arab Saudi memperoleh gambaran sehingga mereka bisa menjamin, kalau penerbangan Indonesia dapat dengan aman dan nyaman memasuki wilayah udara Arab Saudi.

Djusman menambahkan, pihaknya juga akan menunjukkan kepada masyarakat internasional, bahwa Indonesia sebagai anggota ICAO (International Civil Aviation Organization/penerbangan sipil internasional), sangat bertanggung jawab terhadap masalah keselamatan dan keamanan penerbangan.

Hanya Isu

Di tempat terpisah, Kepala Komunikasi Perusahaan Pujobroto mengatakan, larangan itu hanya isu dan tidak memengaruhi penerbangan Garuda ke Arab Saudi. Sejak Senin (16/07) Garuda, dengan penerbangan GA-9802 yang melayani rute Jakarta-Jeddah menggunakan B-747-400, berangkat sesuai dengan jadwal dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 11.35 dengan membawa 241 penumpang. Penerbangan Garuda yang lain (GA-980) pada rute yang sama menggunakan pesawat B-747-400, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 16.30 membawa 236 penumpang.

Penerbangan ke Arab Saudi dilayani Garuda sebanyak delapan kali per minggu, yaitu rute Jakarta-Jeddah-Jakarta dilayani sebanyak lima kali per minggu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu.

Rute Jakarta-Jeddah-Riyadh-Jakarta sebanyak tiga kali per minggu yaitu setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu.

Turun Tangan

Di tempat terpisah, Anggota Komisi V DPR (bidang perhubungan) Abdul Hadi Djamal mengatakan, Pemerintah Indonesia hendaknya melakukan introspeksi dan tidak menganggap enteng larangan terbang dari Uni Eropa. Sebab, Arab Saudi bisa juga melakukan hal yang sama terhadap Garuda. Untuk itu, pemerintah harus segera membenahi dan menjalin hubungan dengan Arab Saudi.

''Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus turun tangan. Masalah ini sudah bukan lagi level menteri untuk menyelesaikannya. Masalah ini sangat serius dan berdampak pada perekonomian,'' katanya di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (17/7).

Bila larangan bagi penerbangan Indonesia benar-benar diterapkan, lanjutnya, maka Garuda sudah tidak dapat lagi mengangkut jamaah haji, umrah, dan TKI.

''Masalah yang dihadapi di depan mata sudah tidak dapat dilawan dengan pertemuan-pertemuan teknis. Tidak mungkin Arab Saudi memberlakukan larangan terbang bila Uni Eropa tidak mengawalinya,'' ujar politikus dari Partai Amanat Nasional itu. (bn,F4,H28-49)