KUDUS- Musibah yang terjadi pada Tokyo Electric Power Co di Jepang (Suara Merdeka, 17/7), diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga pemerintah, terkait rencana pembangunan PLTN di semenanjung Muria. Artinya, teknologi maju pun akan dapat dikalahkan alam.

"Padahal, sebelumnya reaktor tersebut disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia dan dengan teknologi mumpuni," kata Sekretaris Masyarakat Reksa Bumi (Marem), Suparmin "Keceng", Selasa (17/7).

Karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk dapat mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat, kaitannya dengan penolakan atas rencana pembangunan proyek tersebut.

Terlebih, risiko yang ditimbulkannya tentu sangat besar bila hal tersebut melanda kawasan Muria yang padat penduduk.

Menutup Generator

Jepang saja yang dikenal mampu menguasai teknologi tinggi akhirnya juga memutuskan untuk menutup generator PLTN-nya. Tanpa memandang rendah kalangan ilmuwan di negeri ini, seandainya kerusakan terjadi pada reaktor yang ada di Indonesia, negara tentu akan menghadapi kesulitan besar.

"Ada beberapa kendala terkait dengan sumber daya manusia yang masih kita miliki. Jika hal tersebut dipaksakan, risikonya terlalu besar. Sekali lagi, kami minta pemerintah mengevaluasi dan akhirnya menggagalkan pembangunan PLTN Muria," jelasnya.

Berdasar daSta yang diperoleh Marem, hasil pengkajian tim peneliti dari ITB, pegunungan Muria juga rentan terjadi gempa. Pada kasus yang sama di Jepang, kondisi tersebut ternyata menimbulkan kerusakan pada reaktor.

Persoalan pembangunan PLTN, ujarnya, tidak hanya dipandang pada besarnya tenaga listrik yang akan dihasilkan. Namun, publik juga harus diberi data yang sedetail mungkin tentang semua potensi dampak yang ada di dalamnya.

Terkait persoalan tersebut, Marem mengaku sudah menyurati sejumlah pihak, termasuk kementerian terkait, untuk meminta dihentikannya proyek tersebut. Bahkan, kelompok yang sejak awal gencar menyatakan penentangannya terhadap pembangunan PLTN Muria tersebut juga akan menyampaikan sinyal penolakan tersebut kepada petinggi negeri ini, Presiden SBY.

"Kami akan sampaikan bahwa hal tersebut sangat berisiko bagi masyarakat di kawasan Muria," tegas dia.(H8-19)