JEPARA- Isu pemanasan global sangat berpengaruh pada industri kayu, terutama furnitur. Salah satunya adalah persyaratan sertifikasi lacak balak kayu, pada produk-produk industri kayu yang diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat.
Hal itu berakibat pada pembengkakan biaya pemasaran. Pemerintah Indonesia diharapkan bisa mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

Demikian disampaikan Andre Sundriyo Divisi Promosi dan Pemasaran DPP Asmindo dalam dialog pengembangan industri kayu bersama Menteri Perindustrian Fahmi Idris di pendapa Kabupaten Jepara, Selasa (17/7). Dialog yang melibatkan para pelaku usaha itu dipandu Bupati Jepara Hendro Martojo.

"Isu pemanasan global membidik kelestarian hutan. Indonesia masuk dalam daftar hutan terparah akibat pembalakan liar dan kebakaran. Hal ini memicu negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat menetapkan aturan harus ada sertifikasi lacak balak dalam ekspor hasil industri kayu hutan ke negara-negara itu," ungkap Andre.

Hal itu, kata dia, memengaruhi efisiensi biaya pemasaran, karena eksportir dikenakan biaya untuk mendapatkan sertifikasi itu, antara Rp 8-10 ribu dolar AS. "Jika diakumulasi dengan biaya-biaya lain dalam proses pemasaran, ini sangat memukul pelaku industri kayu," kata pengusaha asal Jepara ini.

Dia mengusulkan agar Pemerintah bisa mengeluarkan sertifikat sendiri yang bisa diterima pasar internasional. Untuk mengangkat industri kayu, utamanya ekspor furnitur, dunia usaha mengharapkan perbankkan untuk tidak memasukkan industri furnitur ke dalam daftar sunset industry (industri yang sekarat). Hal itu dikemukakan terkait harapan kemudahan akses pinjaman modal untuk pelaku usaha.

Andre juga mengungkap perkembangan baru branding Jepara sebagai Kota Ukir yang terancam oleh Malasyia. Saat ini, Malasyia tengah memesan sebuah produk ukir dari Jepara untuk melengkapi pembangunan gedung kedutaannya di salah satu negera di Eropa. (H15,J4-59)