Masyarakat di wilayah Cilacap barat menginginkan perhatian khusus dari pemerintah kabupaten. Antara lain karena jumlahnya separo lebih dari seluruh penduduk kabupaten itu yang sekitar 1,7 juta jiwa. Selama ini penduduk di perbatasan merasa kurang memeroleh perhatian yang layak. Misalnya warga di perbatasan Cilacap-Kuningan, Cilacap-Ciamis, dan Cilacap-Brebes. Secara administratif mereka yang tinggal di sana memang penduduk Cilacap, tetapi merasa lebih dekat ke Ciamis, Kuningan, dan Brebes. Mereka mengaku daerahnya jarang dikunjungi para pejabat, baik karena alasan jarak maupun transportasi.

Kecamatan Dayeuhluhur merupakan wilayah yang paling jauh dari pusat pemerintahan karena jarak dari Kota Cilacap ke daerah yang bersebelahan dengan Kuningan itu 150 km lebih. Ada lima desa yang berdekatan dengan Kuningan. Sampai sekarang warga kelima desa tersebut boleh dikatakan tidak pernah ditengok para pejabat. Jadi wajar kalau merasa membutuhkan perhatian. Mereka merasa berhak ditinjau, didengar, dan syukur kalau keinginannya dipenuhi. Sebenarnya permintaan itu tidak berlebihan. Cukup dikunjungi, diajak bicara, dan didengarkan, masyarakat di wilayah itu sudah bakal merasa diuwongke.

Wilayah Provinsi Jateng berbatasan dengan Provinsi Jabar, Jatim, dan DIY. Daerah-daerah perbatasan itu memiliki hubungan lebih dekat dengan provinsi tetangga, baik secara ekonomi maupun budaya. Warga Cilacap yang dekat dengan Kuningan dan Ciamis (Jabar), misalnya, terpengaruh oleh budaya Sunda. Di samping itu, mereka lebih suka berbelanja di kota-kota provinsi tetangga karena dari segi jarak lebih dekat dibandingkan dengan Kota Cilacap. Sarana transportasinya pun lebih baik. Kecenderungan seperti itu juga terjadi di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Jatim dan DIY.

Meskipun pada era sekarang sekat-sekat bernama perbatasan antarwilayah boleh dikata sudah tidak relevan lagi, tetapi upaya tertib administrasi barang tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Bukan sekadar masalah dari sisi ekonomi dan budaya daerah-daerah perbatasan itu merasa lebih akrab atau dekat dengan provinsi tetangga, tetapi bagaimanapun daerah tersebut beserta masyarakatnya adalah warga Jateng. Jangan sampai karena merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah daerahnya, lalu memunculkan apatisme. Maka kemungkinan-kemungkinan seperti itu sejak sekarang perlu diantisipasi sebaik-baiknya.

Secara geografis daerah-daerah perbatasan itu rata-rata juga merupakan wilayah terpencil, sehingga tidak mengherankan jika seringkali kesingsal dibandingkan dengan daerah yang memiliki akses lebih dekat ke pusat pemerintahan. Dari sisi yang "kelihatan" saja, kebanyakan sarana transportasi berupa jalan belum memungkinkan dilewati kendaraan, sehingga terisolasi. Dampaknya adalah ketertinggalan di berbagai bidang. Maka jika tidak ada terobosan yang bersifat menyeluruh, daerah-daerah semacam itu akan terus tertinggal dan tidak tersentuh oleh pembangunan sebagaimana di daerah lain.

Langkah praktis yang penting dilakukan adalah mengunjungi daerah-daerah itu. Beri kesempatan masyarakatnya menyampaikan aspirasi, keinginan, uneg-uneg, bahkan protes sekalipun. Para pejabat perlu mendengarkan, kemudian melaksanakan terobosan yang bisa diwujudkan dalam jangka pendek. Contohnya memperbaiki jalan karena sarana itu merupakan titik masuk untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Jalan akan membuka isolasi dan memperlancar roda kegiatan ekonomi. Kalau kegiatan perekonomian sudah lancar, bisa dipastikan daerah itu akan cepat berkembang untuk mengejar kemajuan.