MITOS bekerja sebagai seorang birokrat atau menjadi pegawai negeri sipil (PNS) seringkali lebih dihargai ketimbang bekerja sebagai wirausaha. Maklum saja, profesi wirausaha acapkali kalah gengsi dengan PNS yang ''mengabdi'' kepada pemerintah.

Lalu bagaimana nasib mereka yang tidak punya pekerjaan alias nganggur? Apakah generasi yang sebagian berusia produktif harus menunggu pekerjaan datang atau sebaliknya, justru berani mencari peluang?

Ya, semangat wirausaha inilah yang harus dibangkitkan sejalan dengan semangat Kebangkitan Nasional, dimana Kadin Jateng merasa perlu memulai Gerakan Kebangkitan Kewirausahaan (Rakit Usaha) yang dideklarasikan Gubernur Mardiyanto 27 April lalu.

Inilah salah satu hal yang dibahas dalam Seminar Kebangkitan Nasional dan Kebangkitan Kewirausahaan, yang diselenggarakan Kadin Jateng dan PWI Jateng, di Gedung Pers, Kamis (31/5). Diskusi menghadirkan Ketua Kadin Jateng Ir H Solichedi, Ketua PWI Jateng Sasongko Tedjo SE MM, Harjanto Halim, dan Hj Fatimah yang mewakili pengusaha, Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Ir Sri Hartati yang mewakili Gubernur, serta moderator Ir Dhodit Wardhana MM.

Bukan Slogan

''Bangkit dan Bergerak!'' yang menjadi filosofi Rakit Usaha tampaknya bukan sekedar slogan. Rakit Usaha ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak nasionalisme dengan menciptakan wirausaha-wirausaha baru, yang menjadi embrio pengusaha besar di era sekarang dan ke depan.

Solichedi berpendapat, kontribusi UKM dimana pun sangat besar, lebih-lebih di negara berkembang seperti Indonesia dengan penduduk yang kelewat besar. ''Latar belakang sosial dan cultural capital yang besar, guyub, gotong royong yang konon merupakan nilai asli bangsa yang kini mulai dilanda erosi, harus kembali dibangkitkan dan digerakkan.''

Menurut salah satu pengusaha sukses Harjanto Halim, mitos menjadi seorang PNS lebih dilirik statusnya, tidak luput dari culture atau tradisi di Indonesia. ''Mitos ini harus dilawan untuk mengembalikan semangat kewirausahaan,'' ungkapnya.

Sasongko Tedjo berpendapat, spirit kebangkitan nasional di era 1920-an, dirasa masih relevan mengatasi persoalan ekonomi Indonesia. Prinsip nasionalisme jangan hanya dipahami sebatas jargon politik saja, tetapi sebagai kekuatan ekonomi. (46)