KLATEN- Pembangunan gedung sekolah roboh/rusak berat akibat gempa di Kabupaten Klaten yang didanai pemerintah, berjalan lambat. Padahal, banyak SD yang didanai donatur swasta sudah diresmikan. Beberapa sekolah seperti SDN III dan IV Sengon, Prambanan bahkan belum selesai dibangun. Akibatnya, siswa masih belajar di sekolah darurat atau di tenda.

Di SD itu, Juli lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan tahap rehabilitasi (renovasi) dan rekonstruksi pascagempa. Selain itu masih ada beberapa SD yang pascagempa menjadi jujugan pejabat, justru belum selesai dibangun.

''Saya juga tidak mengetahui kenapa pembangunannya sangat lambat. Komite pernah mengusulkan didanai swasta tetapi tidak diizinkan,'' ujar anggota Komite SDN Sengon III , Samsuman, Kamis (14/12). Mestinya, setelah dijadikan lokasi pencanangan oleh Presiden, pengerjaannya bisa lebih cepat.

Lambatnya pengerjaan sempat membuat komite, pihak sekolah, dan desa mengajukan usulan ke Pemkab agar didanai swasta. Namun, permohonan itu ditolak dengan alasan pembangunannya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Terpaksa, siswa dan guru masih berada di sekolah darurat dari anyaman bambu dan guru di tenda yang sangat gerah pada siang hari.

Guru Agama SDN Sengon III, Sukarjo mengatakan pembangunan pembangunan dua gedung SD itu lambat karena keduanya akan digabung (regrouping). ''Jadi bukan tidak dibangun, tapi akan dijadikan satu. Karena bekas gedung SD ini akan dijadikan lapangan oleh warga,'' ujar dia.

Panas

Itu saja masih untung dibanding SDN Sengon IV yang sampai saat ini masih berada di tenda darurat. Siswa pulang lebih pagi, karena jika siang udara sangat panas. Tidak hanya dua SDN itu, SDN Banyuripan II di Kecamatan Bayat juga bernasib sama.

SD yang menjadi lokasi peletakan batu pertama oleh Mendiknas Bambang Sudibyo itu baru dibangun tembok. ''Pembangunannya baru sekitar 40% sementara siswa masih di sekolah darurat,'' ujar Kepala SDN Banyuripan II, Ngadiyono. Dia mengatakan, sekolah itu baru dikerjakan usai Lebaran karena harus menunggu dana dari pemerintah.

Kepala Dinas P dan K Klaten, Drs Djoko Sutrisno mengatakan dua SD di Sengon itu didanai dari DAK dan dana Dekonsentrasi sebesar Rp 220 juta.

''Itu baru termin pertama, nanti ada tahap selanjutnya,'' jelasnya. Sedang SDN Banyuripan II dari voucher pendidikan. Pihaknya mambantah dikatakan lambat karena semua memerlukan proses bertahap. Ditagetkan akhir Desember ini sudah bisa difungsikan. (H34-50)