Logis kemenangan Irwandi Yusuf ditafsirkan sebagai protes rakyat atas bobrok dan bejadnya pemerintah Aceh. Perolehan suara signifikan justru berpihak (diberikan) kepada Irwandi Yusuf yang eks-GAM, yang tak terkontaminasi korupsi. Itu artinya rakyat umumnya ingin tata pemerintahan Aceh ke depan berubah dari pemerintahan korup ke pemerintahan bersih

PENGHITUNGAN suara hasil pilkada Provinsi Aceh, 11 Desember 2006, guna memilih gubernur dan wakilnya memang belum selesai. Tapi berdasar quick count yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, kemenangan kandidat independen Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar agaknya tak akan terbendung.

Saat suara pemilih dihitung di hari pertama pasca-pilkada, pasangan ini meraup 39,27% dari jumlah total pemilih yang mencapai 2,6 juta. Urutan kedua ditempati pasangan Ahmad Humam Hamid-Hasbi Abdullah yang diusung PPP, meraih 16,17% suara.

Peringkat ketiga dan keempat ditempati pasangan Malik Raden-Sayed Fuad Zakaria (koalisi Partai Golkar, PDI-P, Demokrat dan PKIP) mengantongi 13,96% dan duet Azwar Abu Bakar-Nazir Djamil dengan bendera PAN dan PKS yang menggaet 11,07% suara pemilih. Empat pasangan lainnya hanya memperoleh suara di bawah 8% .

Jika keunggulan itu bertahan sampai penghitungan akhir, berarti Irwandi-Nazar yang notabene eksponen Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bakal menjadi pemimpin pertama pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dipilih langsung oleh rakyat. Pilkada Provinsi NAD melahirkan momentum bagi masyarakat Aceh untuk bereksperimentasi dipimpin eks-GAM.

Irwandi Yusuf adalah mantan staf khusus Intelijen dan Psywar Komando Pusat Pasukan GAM. Sedangkan Muhammad Nazar, Ketua Sentra Informasi dan Referendum Aceh (SIRA), basis pendukung GAM dari kalangan muda dan mahasiswa.

Di luar pemilihan gubernur dan wakilnya yang dimenangkan eks-GAM, di Tingkat II juga terjadi hasil serupa. Yang sudah pasti adalah Pilkada Kabupaten Aceh Utara yang dimenangkan pasangan eks GAM (Ilyas A Hamid-Syarifudin). Bahkan perolehan suaranya sangat fantastik, mencapai 70% dari 305.647 pemilih, jauh mengungguli pasangan yang diusung mesin-mesin politik (parpol).

Pertanyaannya, apakah kemenangan terutama Irwandi-Nazar mencerminkan keberhasilan penanaman pengaruh GAM di tengah masyarakat Aceh ataukah sekadar wujud pemberontakan (protes) warga/rakyat atas realitas pemerintahan provinsi yang korup dan tidak prorakyat selama ini?

Bisa dua-duanya: mencerminkan keberhasilan penanaman pengaruh GAM sekaligus protes rakyat atas pemerintahan yang korup. Dipahami sebagai cerminan keberhasilan penanaman pengaruh GAM, karena kenyataan GAM yang kini berganti nama Komite Peralihan Aceh (KPA) sejak dulu sudah memperlihatkan keberhasilannya.

Sikap permisif warga sipil khususnya di pedesaan terhadap anggota GAM untuk membaur di tengah publik sejak GAM berdiri Desember 1976 sampai penandatanganan Memorandum of Understanding Perdamaian Helsinki Agustus 2005; puluhan ribu warga menghadiri istighotsah yang digelar SIRA di Banda Aceh tahun 1999; serta ucapan selamat oleh seorang warga kepada Irwandi setelah tahu pasangan Irwandi-Nazar unggul dalam perolehan suara, dan Irwandi membalasnya dengan menyematkan lencana GAM kepada orang itu; merupakan bukti konkret betapa pengaruh GAM mengakar dalam di tengah rakyat Aceh.

Tak salah sekiranya kemenangan Irwandi dimengerti sebagai hasil kesuksesan penanaman pengaruh GAM. Kita pantas terusik adanya penyematan logo GAM oleh Irwandi kepada warga yang mengucapkan selamat atas kemenangannya tadi. Dari kasus penyematan logo GAM itu kita perlu mempertanyakan konsistensi Irwandi terhadap MOU Perdamaian RI-GAM berdasar Helsinki Agreement. Bukankah berdasarkan MOU itu GAM dibubarkan, dan penggunaan/pemanfaatan simbol GAM, apa pun wujudnya dilarang?

Keterusikan itu menjadi lebih serius karena dalam wawancaraa yang ditayangkan sebuah stasiun televisi 13 Desember 2006 Irwandi menyatakan, dirinya masih seorang GAM. Statemen ini sama dengan pengakuan terbuka bahwa GAM sesungguhnya tidak bubar.

Sebab itu wajar sementara kalangan mencemaskan kemenangan Irwandi dalam pemilihan Gubernur Aceh sekarang ini. Dengan kemenangannya, jangan-jangan ia telah mempersiapkan agenda besarnya untuk NAD: memisahkan Aceh dari pangkuan RI. Jakarta pantas mewaspadainya, meski di sisi lain perlu legawa memberi kesempatan Irwandi-Nazar memimpin Aceh, demi konsistensinya atas pilihan mayoritas pemilih (yang berarti demi demokrasi pula).

Sementara, kemenangan Irwandi dipandang sebagai wujud protes warga atas pemerintahan provinsi yang korup, bobrok, dan tidak memihak rakyat, karena kenyataan selama ini pemerintahan Aceh memang sarat praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Gambarannya jelas, selain cukup banyak pejabat pemerintah daerah yang diajukan ke pengadilan karena tuduhan KKN, termasuk mantan Gubernur Abdullah Puteh, juga kehidupan rakyat di Tanah Rencong itu umumnya masih miskin walaupun bumi Aceh dikaruniai sumber daya alam melimpah-ruah.

Tingkat kemiskinan penduduk di Bumi Serambi Makkah kini mencapai lebih 30% dari jumlah keseluruhan populasi sebanyak 4,1 juta jiwa. Secara umum kondisi infrastruktur (sarana jalan, kesehatan, pendidikan dan sarana sosial lainnya) masih memprihainkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Terkait pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami 2004, tak sedikit terjadi keganjilan yang memunculkan banyak tanda tanya. Kenyataannya, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berlangsung tidak adil dan lamban. Kamp pengungsi di dekat kota umumnya mendapatkan bantuan berlebih. Namun yang jauh dari kota banyak yang tidak tersentuh. Banyak pengungsi di pedalaman yang hanya sesekali mendapatkan bantuan sembako. Itupun jumlahnya tidak memadai untuk hidup layak.

Karenanya, masuk akal selama masa kampanye November lalu soal korupsi menjadi isu sentral. Di hampir seluruh sudut kota provinsi, kabupaten maupun kota terpampang sepanduk-spanduk besar bertuliskan:"Bangun Aceh Tanpa Korupsi!" dengan warna mencolok.

Merujuk fakta tersebut, logis kemenangan Irwandi Yusuf ditafsirkan sebagai protes rakyat/pemilih atas bobrok dan bejadnya pemerintah Aceh. Tentu wajar para calon dari unsur pemerintah (parpol maupun birokrasi) tak mampu meraih suara signifikan sehingga gagal menjadi orang nomor wahid di Aceh. Perolehan suara signifikan justru berpihak (diberikan) kepada Irwandi Yusuf yang eks-GAM, yang tak terkontaminasi korupsi.

Itu artinya rakyat umumnya ingin tata pemerintahan Aceh ke depan berubah dari pemerintahan korup ke pemerintahan bersih. Keinginan/harapan itu kini dipikulkan di pundak Irwandi yang mantan GAM itu.(11)

--- Chusnan Maghribi, alumnus Hubungan Internasional Fisipol UMY, pegiat Sanggar Inspirasi, di Yogyakarta.