JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menganggap pemerintah tidak mampu mengatasi berbagai masalah ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, DPR dapat mengajukan Hak Interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

''Walaupun DPR sudah bersuara keras dalam setiap rapat dengan pemerintah, namun tidak ada perkembangan positif, sehingga interpelasi sangat mungkin untuk dilakukan,'' tegasnya di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (14/12).

Selain itu, dia menganggap pemerintah belum menjalankan reformasi birokrasi dalam mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Contohnya, banyak undang-undang yang sudah dibahas DPR, mandek di kantor Sekretaris Negara (Setneg).

''Kabinet SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) mengalami stagnasi sehingga harus digugat (interpelasi). Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu dilakukan reshuffle kabinet.''

Di tempat yang sama, Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini mengatakan, pemerintah dan segenap jajarannya harus lebih sinergis dalam bekerja sehingga target pembangunan bisa tercapai. ''Selama dua tahun pemerintah bekerja, ternyata ada dua indikator kritis. Yang pertama adalah penanganan pengangguran dan kemiskinan, yang belum tercapai. Walaupun dari sisi ekonomi makro ada kemajuan, tetapi sektor riil seperti industri dan perdagangan justru tidak ada perkembangan positif.'' (H28-49)