SEMARANG- Permasalahan gizi buruk di Jawa Tengah cenderung meningkat. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Tengah, H Imam Munadjat, Kamis (14/12), menjelaskan, pada tahun 2003 persentase penderita gizi buruk masih 11,78 % lalu naik menjadi 14,79% pada tahun 2004.

''Sementara pada tahun ini saja, baru di lima daerah sudah ditemukan 1.375 balita yang mengalami gizi buruk,'' kata dia pada Sidang Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian dengan agenda penyampaian laporan hasil reses.

Menurut Munadjat, kondisi ini merupakan persoalan serius apabila dikaitkan dengan kualitas generasi yang akan datang.

Gizi buruk akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap pertumbuhan maupun perkembangan generasi ke depan.

Diakui, salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya tingkat kesadaran kesehatan masyarakat dan mahalnya biaya kesehatan. Dari pertemuan dengan masyarakat saat reses, mereka mengharapkan Pemprov Jateng dapat memperjuangkan biaya kesehatan yang murah bahkan gratis di puskesmas. Di samping itu, adanya bantuan makanan bergizi bagi anak balita yang kurang mampu.

Revitalisasi Posyandu

Munadjat menambahkan, revitalisasi posyandu dan penyuluh-penyuluh yang terkait dengan program perbaikan gizi balita, juga merupakan kebutuhan mendesak dan harus diaktifkan lagi.

''Saat ini kegiatan itu berkurang, terutama setelah era otonomi daerah diberlakukan,'' kata dia dalam sidang yang dihadiri Sekda Mardjijono itu.

Ada daerah yang menganggap kegiatan posyandu dan penyuluhan tidak urgen lagi, sehingga perhatian dan pendanaannya pun tidak dialokasikan. ''Di beberapa daerah juga bersikap menunggu hadirnya kegiatan itu,'' ungkapnya.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar Minardi mengungkapkan, untuk mewujudkan program ''Sehat 2010'', perlu peningkatan alokasi anggaran di bidang kesehatan.

Selain itu, perlu ada kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Fraksi Partai Golkar, salah satunya adalah peningkatan peran dan fungsi puskesmas dan poliklinik desa.

Puskesmas tidak hanya sebagai balai pengobatan masyarakat, namun dapat menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk selalu hidup sehat dengan melaksanakan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat.

''Di samping itu, perlu memfungsikan lagi peran masyarakat agar menghidupkan kembali pos-pos pelayanan terpadu dan meningkatkan peran poliklinik desa,'' ujarnya.

Adapun menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, sampai tahun ini ditemukan 117.234 kasus kekurangan gizi.(G17,H7-41)