JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam akan memecat direksi bank BUMN jika tetap ''ngeyel'' menyimpan dananya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Ancaman itu dilontarkan Wapres saat berpidato pada pembukaan rakernas DPP REI di Hotel Hilton, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12). Hadir dalam acara itu, antara lain Ketua Kadin MS Hidayat dan Dirut BTN Kodradi. "Kemarin kita rapat bank, rapat besar. Ukurannya kalau masih tidak mengeluarkan dana untuk sektor riil, Anda akan dapat suatu rapor dari pemerintah. Kalau anda simpan di SBI lagi, ukuran Anda, mau terus jadi dirut atau turun dari dirut," cetus Wapres yang disambut tepuk tangan hadirin.Wapres mengaku tak segan-segan merealisasikan ancamannya jika para direksi bank BUMN itu tidak mengikuti instruksinya. (dtc-33)

Holding Bank Jangan Birokratis

JAKARTA-Pembentukan induk usaha (holding) bank BUMN terkait kebijakan kepemilikan tunggal (single presence policy/SPP) dinilai lebih masuk akal ketimbang merger. Namun kalangan perbankan meminta, pembentukan holding jangan birokratis dan tetap harus dikelola secara bisnis dan komersial. "Lihat saja Temasek Holding mengelola di bawahnya. Mereka mengelola dengan baik, karena mereka pengusaha bukan birokrat," kata Dirut Bank Negara Indonesia (BNI) Sigit Pramono di sela seminar Road Map for Indonesian Financial, di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (14/12). Dia menilai pengelolaan holding bank BUMN tidak akan berjalan baik jika dikelola seperti administrasi pemerintah. Sampai saat ini pemerintah sebagai pemegang saham bank BUMN belum memberikan respons atas kebijakan SPP Bank Indonesia (BI) itu. (dtc-33)