JAKARTA-Hingga akhir November 2006 terjadi defisit anggaran negara sebesar Rp 21,17 triliun atau mencapai 52,94 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2006 sebesar Rp 39,98 triliun.

Data Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan Depkeu yang diperoleh di Jakarta, Kamis, menyebutkan, realisasi penerimaan negara dan hibah mencapai Rp 507,00 triliun atau 76,92 persen dari target APBNP 2006 sebesar Rp 659,12 triliun.

Sementara realisasi belanja negara per 30 November 2006 telah menyerap Rp 528,16 triliun atau 75,55 persen dari target di APBNP 2006 sebesar Rp 699,10 triliun. Realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 507,00 triliun terdiri atas realisasi penerimaan dalam negeri sebesar Rp 505,81 triliun dan hibah sebesar Rp1,19 triliun. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 355,01 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp 150,80 triliun.

Belanja Pemerintah

Sementara belanja pemerintah sebesar Rp 528,17 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 329,33 triliun dan belanja daerah Rp 198,84 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai Rp 67,38 triliun, belanja barang Rp 33,28 triliun, belanja modal Rp 39,48 triliun, pembayaran bunga utang Rp 65,76 triliun, subsidi Rp 69,38 triliun, bantuan sosial Rp 29,71 triliun, dan belanja lain-lain Rp 24,34 triliun.

Belanja pemerintah pusat untuk daerah sebesar Rp 198,84 triliun terdiri atas dana perimbangan Rp 197,10 triliun, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp 1,75 triliun.

Untuk menutup defisit sebesar Rp 21,17 triliun, pemerintah telah memperoleh pembiayaan sebesar Rp 20,10 triliun. Hingga akhir November 2006, pembiayaan dari dalam negeri mencapai Rp 47,58 triliun. Pada saat yang sama pemerintah juga melakukan pembiayaan luar negeri sebesar Rp 27,48 triliun.

Pembiayaan dalam negeri terdiri atas pembiayaan perbankan dalam negeri sebesar Rp 8,52 triliun dan nonperbankan dalam negeri sebesar Rp 39,06 triliun. Pada saat yang sama pemerintah melakukan pembayaran pokok utang luar negeri sebesar Rp 42,88 triliun dan melakukan penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp 15,40 triliun. (ant-33)