KLATEN-Penyelidikan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas film mesum berseragam PNS menuai hasil.

Dua pelakunya dipastikan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pekan depan Pemkab akan menggelar sidang internal pegawai negeri sipil.

Kepala BKD Mujaeroni SH mengatakan kejadian itu sangat memprihatinkan institusinya yang mengelola kepegawaian.

''Setelah klarifikasi dua orang itu sudah kami panggil dan mereka mengakui,'' ujarnya, siang kemarin.

Dua oknum PNS itu satu ruangan kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika dipanggil kemarin pagi mereka menyatakan menyesal atas kejadian itu.

Apalagi keduanya sudah memiliki keluarga dan anak-anaknya sudah besar. Peristiwa itu sudah dilaporkan kepada Bupati.

''Pekan depan keduanya akan disidang oleh tim pembinaan sesuai dengan PP No 30/1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,'' tandasnya.

Tim yang menyidangkan beranggota Sekda, Asisten III, Bagian Hukum, BKD, dan unsur lainnya. Sidang itu digelar tertutup.

Ia belum bisa menjelaskan sanksi bagi kedua oknum PNS itu. Soal itu akan ditentukan dalam sidang nanti. Namun yang jelas kedua pelaku kini berstatus dalam pembinaan.

''Pembinaan itu ada yang berupa hukuman berat dan ringan, tinggal seberapa tingkat kesalahannya,'' jelasnya.

Tidak Mudah

Soal kemungkinan pemecatan, menurut dia, itu tidak mudah. Bergantung pada banyak pertimbangan. Misalnya apakah mereka melakukan saat jam kerja atau di luar jam kerja.

''Kalau masih pada jam kerja, tentu akan memberatkan,'' ujarnya. Kronologi kejadiannya, kata dia, belum jelas. Kejadian itu berdasarkan pengakuan kedua pelaku sudah berlangsung sebulan lalu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs Djoko Sutrisno menyatakan tidak akan menutupi peristiwa tersebut. Ia sudah memanggil kedua anak buahnya itu.

Mereka, kata dia, mengakui kejadiannya tidak direncanakan dan dilakukan usai mengantar surat. Keduanya merupakan rekan satu ruangan.

''Dua orang itu selama dikenal baik dan tidak banyak ulah. Bahkan cenderung pendiam saat berada di kantor,'' jelasnya.

Upaya Suara Merdeka menemui kedua PNS yang menghebohkan itu tak membuahkan hasil.

Mereka terus menghindar. Bahkan sekitar pukul 10.30 kemarin dipulangkan.

''Saya melihat kondisi mereka drop dan depresi. Lebih baik mereka saya minta pulang dan istirahat saja di rumah,'' kata Djoko.

Untuk proses selanjutnya, lanjut dia, semua diambil alih oleh BKD sebagai lembaga pengelola kepegawaian Pemkab. (H34-67,27)