JAKARTA-Komisi VII DPR RI meminta pemerintah segera berperan maksimal untuk menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat luberan lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo. Komisi itu juga menilai pemerintah telah melalaikan indikasi bakal terjadi bencana ledakan gas sehingga menimbulkan korban.

Budi Harsono, anggota Komisi VII dari Partai Golkar mengatakan rakyat Sidoarjo yang menjadi korban sudah tidak lagi berpikir apakah uang ganti untung dari Lapindo atau pemerintah.

''Bagi mereka yang penting segera mendapat uang ganti untung,'' tuturnya di Gedung DPR Senayan, semalam.

Akar Masalah

Sementara itu Ketua Tim Nasional Penanganan Lumpur Lapindo, Basuki Hadimulyono, mengatakan akar masalah yang menyangkut sosial masyarakat adalah kepastian soal ganti untung. Sejauh ini, menurut dia, sudah ada kesepakatan warga korban lumpur Lapindo akan mendapat ganti untung bangunan Rp 1,5 juta/m2, bangunan lantai dua masing-masing Rp 1,5 juta/ m2, tanah 1 juta/m2, dan tanah sawah Rp 120 ribu/m2.

''Paling lambat jawaban Lapindo diperoleh Jumat lusa. Saat ini sebagian warga sudah ramai-ramai menginap di pendapa kantor bupati menunggu kepastian soal ganti untung,'' tuturnya.

Budi Harsono menambahkan, pemerintah sebagai pengayom masyarakat, seharusnya segera mengambil alih masalah kerugian akibat lumpur Lapindo dengan cara menalangi lebih dahulu, baru kemudian menagih ke Lapindo.

Tjatur Sapto Edi dari PAN menambahkan, masyarakat Sidoarjo mengalami keruntuhan moral akibat bencana yang tidak kunjung usai ditambah ledakan gas. ''Karena itu, untuk ganti untung nanti pemerintah mesti memperhatikan aspek psikologis yang sudah parah serta harus punya estimasi, apakah Lapindo benar-benar mampu memberi ganti untung,'' ujarnya.

Sementara itu Sony Keraf dari FPDI-P menyebutkan pemerintah semestinya memutuskan pemberian ganti untung bagi warga delapan desa, bukan empat desa. Desa-desa itu semua berpotensi hancur dan tidak layak ditempati.

Ia juga mempertanyakan kenapa pada 21 November sudah ada indikasi terjadi pergeseran tanah tetapi aliran gas masih dibiarkan. ''Kenapa tidak ada tindakan penyelamatan berdasarkan indikasi itu? Membiarkan bencana terjadi berarti kena pidana,'' tandasnya.

Hendarso dari FPDI-P mempertanyakan sebetulnya Lapindo mau, tidak mau, atau tidak mampu membayar ganti untung. ''Harus ditegaskan. Kalau Jumat tidak ada ketegasan, saya khawatir akan muncul bahaya berupa kerusuhan massal,'' ungkapnya.

Tyas Indah dari Partai Golkar menyebutkan apa artinya uang duka senilai Rp 2 juta dibandingkan dengan korban yang kehilangan pencari nafkah keluarga.

Diperkirakan jumlah ganti untung mencapai Rp 1,2 triliun. Kalau Lapindo tidak mampu membayar, pemerintah harus menggunakan dana talangan Rp 600 miliar. ''Rakyat yang menjadi korban harus segera ditolong. Kita sangat berharap Jumat harus menjadi hari bahagia bagi mereka,'' katanya.

Ramson Siagian dari PDI-P meminta pemerintah menyewa pakar yang betul-betul ahli untuk menangani lumpur Lapindo.

Ia mengatakan Kuwait pernah mengalami kasus serupa tetapi negara itu segera mendatangkan pakar dari Houston (AS) sehingga cepat tertangani. ''Saya khawatir jangan-jangan ada unsur menghemat tetapi malah persoalannya tak selesai-selesai,'' ucapnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengakui masalah cash flow menjadi penghambat yang signifikan dalam menangani kasus semburan lumpur Lapindo.

Mendengar pernyataan itu anggota Komisi VII pesimistis masalahnya akan cepat selesai. Bahkan mereka minta Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo mundur saja karena sudah sekitar tiga bulan tak mampu menuntaskan persoalan.

Namun Ketua Tim, Basuki Hadimulyono, menegaskan pihaknya tidak akan menyerah untuk masalah kemanusiaan. ''Saya harus menghargai keputusan presiden yang menjadi landasan pembentukan tim,'' tandasnya.

Kalla Beri Jaminan

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para korban semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas tidak khawatir secara berlebihan. Dia menegaskan bahwa keluarga Bakrie dan Arifin Panigoro selaku pemilik PT Lapindo, tidak akan melarikan diri.

''Soal Lapindo tidak usah diragukan. Saya yakin mereka tidak akan pernah lari. Mereka nasionalis sejati,'' ujar dia dalam konferensi pers usai melepas Kloter I jamaah haji DKI di Bandara Soekarno-Hatta, kemarin.

Lebih lanjut Wapres meminta masyarakat percaya bahwa pemerintah dan pihak-pihak terkait terus bekerja keras agar bencana di Sidoarjo Jatim itu segara teratasi. Pemerintah selalu berupaya agar bencana tidak meluas dan korban mendapat ganti rugi yang layak. (F4,dtc-41m)