SEMARANG-Belum tuntasnya RUU Investasi, RUU Pajak, dan nasib UU Perburuhan yang tak jelas, masih menjadi ganjalan untuk memperbaiki iklim investasi tahun 2007 mendatang. Karenanya pemerintah diminta mendorong DPR segera menyelesaikannya secara politis. Upaya pendekatan di dalam negeri ini merupakan langkah yang jauh lebih penting, daripada menawarkan investasi ke luar negeri.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi Faisal Basri dalam Indonesia Economic Outlook 2007 Senin malam lalu dalam MarkPlus Forum di Hotel Grand Candi.

Meski investasi dari India sudah masuk dan akan disusul China, Indonesia masih harus menyiapkan sektor pendongkrak investasi di tahun 2007. Diharapkan tahun mendatang ini peran investasi akan naik, setelah sisi konsumsi masih berperan besar sebagai penggerak pertumbuhan hingga semester pertama lalu.

Faisal menyebut tahun 2006 sebagai tahun koreksi dan konsolidasi. Jika satu tahun ini berhasil, maka 2007 akan jauh lebih cerah. Sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan berpotensi melemah, karena belum didukung faktor fundamental.

''Rupiah akan cenderung tertekan ke kisaran Rp 9.350 per dolar AS. Tapi ini tak akan terjadi bila ada arus investasi asing langsung yang cukup deras,'' urainya.

Benahi Regulasi

Ia juga menyebutkan faktor pendukung membaiknya perekonomian, yakni adanya agenda Pemilu 2009. Persiapan pemilu yang sudah dimulai 2007 akan memacu pertumbuhan. Pasalnya, pemerintah saat ini cenderung bertekad terpilih kembali. Di sisi lain, tim ekonomi inti yang independen akan memfokuskan penguatan fondasi dan mengantisipasi berbagai risiko politik dengan membenahi regulasi.

Ke depan, daya saing Indonesia harus bisa ditingkatkan. Hasil survei menunjukkan peringkat daya saing Indonesia pun terus menunjukkan penurunan tajam. Bila tahun 2001 berada di peringkat 46, maka tahun ini anjlok menjadi urutan 60. Sedangkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia tahun ini ada di urutan 161 dari 175 negara. Sementara, peringkat iklim bisnis Indonesia bertengger pada urutan 54 dari 78 negara yang disurvei.

Faktor utama permasalahan ini, yakni ketidakefisienan birokrasi pemerintah, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai, serta peraturan pajak. Bukan tidak mungkin bila kemudian perusahaan transnasional akan mengalihkan fasilitas produksinya ke negeri tetangga.

''Di pasar global saat ini daya saing sangat ditentukan fixed cost, yang di antaranya mencakup kelengkapan infrastruktur, pilihan teknologi, dan produktivitas pekerja,'' tandasnya.

Terkait dengan agenda kunjungan Presiden George W Bush ke Indonesia beberapa waktu lalu, Faisal menegaskan tidak membawa keuntungan apa pun bagi pertumbuhan investasi di Indonesia. Ia membandingkan kunjungan Presiden Bush sebelumnya ke Jepang dengan menyertakan rombongan pengusaha. ''Kunjungan Bush bertujuan murni politik, terutama untuk membentuk citra AS yang peduli terhadap negara muslim,'' katanya. (H22-33)