AS Hikam SM/dok

JAKARTA - Sejumlah anggota DPR meragukan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, di depan Komisi II DPR (bidang aparatur negara), Kamis (23/2) lalu. Selain itu, pernyataan Sudi juga dikhawatirkan dapat menimbulkan implikasi politik yang lebih jauh.

Demikian dikatakan anggota DPR dari Fraksi PAN, Djoko Susilo dan AS Hikam dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Jumat (24/2).

Menurut Djoko, adalah hal yang aneh jika surat katebelece tersebut benar-benar palsu. Alasannya, mengapa surat itu tidak ketahuan sampai dalam kurun waktu sekitar setahun.

"Mengapa surat tersebut tidak terdeteksi? Padahal kan masalahnya sangat serius, karena tertulis sesuai dengan petunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kami khawatir, jika pola pemberian katebelece itu diteruskan dapat membawa implikasi buruk terhadap presiden," katanya.

Begitu pula jika surat itu asli, dan SBY memberi restu. Menurutnya, pemberian restu itu juga sangat berbahaya.

"Jika kasus itu tidak bisa dituntaskan di Komisi II, maka saya akan mengusulkan untuk mengundang Seskab, Menlu, dan pejabat terkait dengan masalah tersebut. Kami juga belum melakukan cek silang kepada PT Sun Hoo Engineering," ujarnya.

DPR, lanjutnya, memiliki hak untuk meminta keterangan PT Sun Hoo, dan mengundang Duta Besar RI di Korea Selatan.

Kebohongan

Sementara itu AS Hikam menilai, kasus katabelece tersebut semakin hari semakin parah. Itu disebabkan karena terjadi kebohongan secara berturut-turut. Dikhawatirkan hal itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurut Hikam, sebenarnya DPR hanya ingin klarifikasi, dan publik ingin tahu. Apalagi masih berupa indikasi-indikasi.

"Tapi kalau kebohongan itu kemudian ditutup-tutupi, malah akhirnya jadi beneran," tuturnya.

Bagi Hikam, tidak menjadi soal, apakah DPR akan mengambil tindakan atau tidak.

Hanya saja, jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Tapi juga, jangan berpikir kalau sudah dipanggil DPR lalu persoalan Sudi selesai.

Oleh karena itu, kata dia, petinggi-petinggi negara diminta untuk jujur mengatakan apa adanya.

"Apa sih susahnya mengatakan bahwa ini terjadi, saya salah dan saya cabut," tandasnya.

Enam Saksi

Di tempat terpisah, Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Anton Bachrul Alam mengatakan, tim penyidik Mabes Polri memeriksa enam saksi berkait dengan kasus pemalsuan surat Sudi Silalahi. Pemeriksaan dilakukan, sejak laporan Sudi diterima Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Menurut Anton, pemeriksaan saksi berkait dengan laporan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab), Sudi Silalahi, masih terus berlangsung dan tidak akan dihentikan.

"Sejauh ini, sudah enam orang saksi yang diperiksa di Bareskrim," katanya.

Dalam pemeriksaan tersebut, kata dia, polisi terus mencari dan menyelidiki bagaimana hingga surat tersebut bisa dipalsukan.

"Kami ingin mencari kejelasan, bagaimana Sudi bisa menandatangani surat yang redaksionalnya sudah dipalsukan itu," tuturnya.

Anton mengaku, pihaknya masih belum mendapatkan jawaban, apakah saat surat tersebut sampai ke Sudi redaksionalnya sudah dipalsukan atau belum.

"Nah, saat Sudi hendak menandatangani surat tersebut, dia mengaku tidak tahu jika surat itu redaksinya sudah diubah. Sebab, seperti biasanya dia hanya membubuhkan tanda tangannya," ujarnya.

Hingga kini, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan Deplu untuk kejelasan mengenai masalah adanya dugaan manipulasi dalam surat Sudi itu.

"Koordinasi jalan terus, dan tunggu sajalah," katanya.

Seperti diberitakan, Sudi dikabarkan membuat surat katebelce yang ditujukan kepada Menlu agar PT Sun Hoo Engineering diberi kesempatan melakukan presentasi rencana renovasi Kedubes RI di Seoul. Namun ketika melakukan dengar pendapat dengan DPR RI, Sudi mengungkapkan surat yang dimaksud itu penuh rekayasa dan palsu. Untuk menyelidiki surat itu, dia lapor polisi.(sas,aih-48a)