SEMARANG- Kegagalan panen tembakau selama beberapa tahun terakhir membuat para petani di Kabupaten Temanggung berubah haluan. Demi memperbaiki masa depannya, puluhan keluarga petani nekat pindah ke luar Jawa dengan bertransmigrasi.

Ketua Dewan Tanfidz DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng Hasil Muktamar II Semarang Abdul Kadir Karding menyatakan, meski niat mengadu nasib ke luar Jawa itu termasuk langkah positif, tapi kenyataan di balik langkah tersebut cukup memprihatinkan.

"Puluhan keluarga di Temanggung memilih pindah luar Jawa, karena kesulitan ekonomi setelah kegagalan panen tembakau. Itu salah satu penyebabnya," tuturnya di Semarang seusai dialog dengan ratusan kader PKB di Temanggung, Minggu (18/12).

Kadir yakin fakta di lapangan tidak hanya puluhan, tetapi ribuan petani Temanggung yang mengalami nasib serupa, yakni kesulitan ekonomi akibat kegagalan panen tembakau.

"Karena itu, semua pihak, termasuk DPC PKB Temanggung, harus peka terhadap masalah ini, yakni proaktif mencari solusi, termasuk memberikan masukan pada Pemkab Temanggung," kata Kadir yang juga Wakil Ketua DPRD Jateng.

PKB sebagai partai terbuka dengan basis kerakyatan, lanjut dia, merasakan betul persoalan tersebut, karena sebuah persoalan komunitas masyarakat, juga masalah PKB.

Karena itu, mulai sekarang DPW PKB Jawa Tengah akan berkonsentrasi pada problem-problem lokal dan sektoral. Pasalnya, problem semacam ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Temanggung Fuad Hidayat menyatakan, dalam pertemuan yang sekaligus musyawarah kerja DPC PKB Temanggung itu dihadiri pula KH Hayatun Abdullah Hadziq (Ketua Dewan Syuro PKB Jateng), dan sejumlah kiai di Temanggung, di antaranya KH Isa Bahri, KH Nukman Dimyati, KH Muchit Cholil, KH Ustman Ridlo, KH Tolhah Mansyur, KH Muhammad Khozin, dan KH Muhlasin.

Titik Terendah

Saat ini, lanjut Fuad, perekonomian di Temanggung mengalami titik terendah karena 3 tahun berturut-turut petani tembakau gagal panen.

Ada beberapa langkah krusial yang harus ditempuh, yakni sistem rotasi daerah untuk membatasi kuota produksi dan menjaga standar kualitas produk.

Penguatan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) guna melakukan negosiasi harga dengan pengusaha pabrikan.

Terakhir, membuka ruang dialog antara petani, Pemkab Temanggung, dan pengusaha rokok untuk menemukan satu titik formula yang menguntungkan semua pihak.

"Kalau ada kesepahaman, niscaya perdagangan tembakau akan kembali seperti tahun emas di 1980-an. Saya yakin Pemkab sudah punya desain untuk pemulihan kembali pengelolaan tata niaga tembakau, sehingga pada panen tahun depan petani agak tertolong," jelas dia.(G17-60t)