SEMARANG - Meski impor beras melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang sepakat tidak dikehendaki oleh DPRD dan Pemprov Jateng, tapi selama tahun 2005 dua perusahaan pengimpor beras telah melayani kegiatan impor lewat pelabuhan itu.

Sesuai temuan Komisi B yang membidangi perekonomian DPRD Jateng, dua perusahaan tersebut, yakni, CV Quasindo dan PT Wahan Baru. ''Ternyata dua perusahaan swasta itu telah memperoleh persetujuan impor beras petani asing berdasarkan rekomendasi dari departemen/instansi terkait tahun 2005, dengan pelabuhan tujuan/bongkar di Tanjung Emas. Karena itu, kami mempertanyakan sikap pemprov dalam hal ini,'' ungkap Khafid Sirotudin SE, Ketua Komisi B, Senin (19/12), di Gedung Berlian.

Secara keseluruhan, di Indonesia terdapat 31 perusahaan dan lembaga yang mendapat rekomendasi melakukan impor beras. Ke-31 perusahaan itu, jelas dia, termasuk dua perusahaan yang mengimpor tujuan Pelabuhan Tanjung Emas, yakni, CV Bayu Mandiri Pratama, CV Bumi Ayu, CV Gading Mas, CV Marimbun Abadi, CV Multi Sarana Sentosa, CV Quasindo, CV Sari Bumi Pratama, dan KSU Bintang Jaya. Kemudian PT Agripro Indonesia, PT Alam Makmur Sembada, PT Alu Aksara Pratama, PT Bayer Indonesia, Bersatu International Food Industries, PT Budi Makmur Perkasa, PT Budi Semesta Satria, PT Budi Subur Tanindo, PT Delta Asia Pangan Sejahtera, PT Dhana Persada Manunggal, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Kande Agung, PT Kencana Gula Manis, PT Lika Dayatama, Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Semarak Sempurna Lestari, PT Sojitz Indonesia, PT Surya Citra Mandiri Perkasa, PT Wahana Baru, World Food Programme (WFP), Dubes Jepang untuk Indonesia, dan Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia.

''Dua dari 31 perusahaan dan lembaga itu tujuan bongkarnya di Pelabuhan Tanjung Emas. Padahal, Jateng sudah surplus beras sampai 1,3 juta ton. Apakah ini sekadar pelabuhan transit atau tidak,'' tutur anggota Fraksi PAN tersebut.

Karena itu, pihaknya mendesak kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memantau dan menindaklanjuti kegiatan impor tersebut.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro meminta Pemerintah untuk mencabut keputusan Menperindag, yang mengizinkan impor beras. Impor beras dianggap semakin menyengsarakan petani yang sudah miskin.

Dalam aksi unjuk rasa di Gedung Berlian, baru-baru ini, Adek dari Bidang Departemen Luar Negeri BEM Undip, menyatakan, mahasiswa juga meminta beras impor yang sudah telanjur masuk ke Indonesia dibakar.

Salah satu alasan yang dipakai Pemerintah untuk melakukan impor beras, yakni pemerintah dalam keadaan bahaya merupakan alasan yang tidak masuk akal. Kalau alasan pemerintahan bisa jatuh gara-gara beras langka, berarti beras telah dijadikan alat politik. Bukan untuk memenuhi hak rakyat atas kecukupan pangan seperti yang disampaikan pemerintah selama ini.

''Tentunya hal ini sangat ironis, karena pemerintah yang seharusnya melindungi rakyatnya malah egois melindungi dirinya sendiri. Akibat dari kebijakan tersebut harga beras menjadi anjlok,'' paparnya.

Menurut BEM, janji pemerintah supaya beras impor tidak masuk pasar hanya bohong belaka. Padahal, biaya produksi yang dikeluarkan petani mengalami kenaikan cukup tajam akibat kenaikan harga BBM. Dengan kata lain, petani mengalami kerugian cukup besar. (G17-14h)