SM/Hartono Harimurti

MASALAH reshuffle kabinet menyeruak ke permukaan menyusul ketaksanggupan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi persoalan-persoalan ekonomi. Tim ekonomi, oleh sebagian pakar politik, dianggap sangat lemah sehingga perlu diganti sesegera mungkin. Apakah publik memang menginginkan perombakan kabinet? Apakah ini merupakan tindakan wajar? Tak mudah menjawab pertanyaan itu. Dibutuhkan ahli politik yang cermat untuk mengurai persoalan yang kian menarik perhatian banyak orang itu. Dan berbincang-bincang dengan Dr Saiful Mujani, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), bukanlah sebagai sesuatu yang keliru. Sebab di samping telah melakukan penelitian politik, dia juga mengamati sepak terjang pemerintahan SBY. Apa saja komentar dia tentang reshuffel kabinet? Berikut petikan perbincangan dengan pria lulusan Ohio University itu di Wisma Tugu Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, belum lama ini.

Saat ini muncul ke permukaan usulan tentang reshuffle kabinet. Menurut Anda apa makna tuntutan ini?

Saya melihat ini sebagai tuntutan wajar. Sah-sah saja rakyat atau berbagai kelompok meminta beberapa menteri diganti. Ini karena perubahan ke arah yang lebih baik belum dirasakan oleh mereka yang menyuarakan tuntutan untuk reshuffle itu, terutama yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi rakyat.

Kita tahu saat ini mengemuka berbagai indikator yang membuat rakyat panik. Kita lihat rupiah melemah, dolar menguat. Lalu di mana-mana ada kelangkaan bahan bakar minyak. Di mana-mana ada antrean untuk mendapatkan minyak. Juga ada perasaan waswas dari sebagian rakyat berkaitan dengan kapan harga BBM akan dinaikkan lagi. Pemerintah memang belum mau memastikan kapan harga BBM naik. Ini menyebabkan secara mudah publik menilai semua hal terjadi karena tim ekonomi tidak bagus. Belum lagi mereka melihat asumsi-asumsi yang dipakai pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga membuat banyak orang pesimistis ekonomi kita membaik dalam waktu relatif cepat. Ya, ukuran-ukuran sederhana itu bisa dipakai untuk menilai apakah pemerintah saat ini sudah bekerja sesuai dengan harapan rakyat atau belum.

Presiden kan merupakan pilihan langsung rakyat. Maka banyak orang sangat bergantung pada dia. Memang ada juga yang bisa menerima keadaan ini dengan mengatakan beban pemerintahan baru memang begitu berat, sedangkan harapan masyarakat pada perubahan yang cepat begitu tinggi. Rakyat melihat salah satu cara yang mungkin dan bisa mewujudkan perubahan adalah dengan melakukan reshuffle. Karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden, maka mereka mendorong agar presiden segera melakukan.

Ya, tetapi sepertinya pemerintah ragu-ragu merespons permintaan itu. Presiden mengatakan akan mengevaluasi. Namun Wakil Presiden langsung mengatakan tidak ada reshuffle. Ada apa ini?

Ya situsi semacam ini akan mengecewakan rakyat. Sekarang juga sudah banyak yang mulai mengkritik orang-orang kabinet. Ada yang menilai kabinet tidak kompak, kurang solid.

Ada fenomena menarik berkaitan dengan harga BBM. Ada sebagian menteri yang menegaskan sekarang saat subsidi sebaiknya dihapuskan. Alasannya subsidi sudah tidak mungkin lagi dilakukan dan negara benar-benar sudah tidak mampu menanggung pendanaan yang begitu besar. Dengan demikian harga BBM harus dinaikkan.

Namun ada juga yang meninginkan harga BBM jangan dinaikkan dulu. Sebaiknya dilakukan pembenahan yang menyeluruh terhadap dana kompensasi yang sudah terkumpul selama ini. Yang ini setipe dengan Presiden, yaitu melangkah dengan sangat hati-hati terhadap hal-hal yang menyangkut kehidupan rakyat kecil.

Namun ini juga dipertanyakan mengapa dana kompensasi itu lama sekali tersalurkan kepada yang berhak? Karena begitu ruwet dan lama, langsung saja kita dengan mudah berpikir ini akibat ketidaksolidan kabinet, terutama tim ekonomi. Menteri Keuangan saya nilai lambat mengeluarkan dana. Jadi tidak ada upaya tim ekonomi untuk mengambil langkah yang konkret dan berani. Saat kondisi rupiah melemah, Presiden SBY berpidato. Dan banyak yang menilai pidato tersebut berkesan 'mengambang. Lalu ada pertanyaan: mengapa mengambang?

Apa karena tim ekonomi juga 'mengambang' sehingga memberikan masukan yang mengambang kepada Presiden. Jadi sudah banyak argumen yang bisa menjadi dasar mengapa kita perlu mendesak Presiden melakukan reshuffle. Jika Presiden memang akan meng evaluasi -bukan mengganti- ya mereka yang dievaluasi harus

menunjukkan bisa solid, mengambil langkah antisipatif yang cepat. Kalau masih juga ada yang menghambat, ya itu saja yang harus di-reshuffle.

Ada yang menilai tuntutan reshuffle itu lebih untuk kepentingan politik belaka. Yaitu untuk menguntungkan pihak-pihak yang selama ini belum terakomodasi oleh SBY-Kalla. Bagaimana menurut pendapat Anda?

Menurut saya, ya logis saja kalau dalam reshuffle ini ada yang untung dan ugi. Rugi tentu bagi yang diganti. Untung bagi yang menggantikan. Ini tidak menjadi persoalan selama reshuffle sudah dapat dinilai masyarakat akan meningkatkan kinerja kabinet.

Yang penting bagi saya adalah ada penjelasan yang lengkap dari Presiden. Mengapa memilih si A menjadi menteri untuk menggantikan menteri sebelumnya. Juga mengapa harus mempertahankan menteri B dan C, misalnya. Tugas Persiden kan menjelaskan kepada rakyat. Reshuffle memang penting, tetapi yang sebenarnya terpenting bagi rakyat adalah masalah yang saat ini dihadapi bisa terselesaikan, bisa tertanggulangi.

Ini bukan latah ikut-ikutan mendesak reshuffle. Namun kalau keadaan tidak juga berubah atau sangat lambat berubah, maka rakyat mudah disulut untuk tidak mempercayai pemerintah.

Bagaimana jika reshuffle lebih mengutamakan pengakomodasian kepentingan partai politik daripada prinsip the right man on the right place. Presiden kan sangat membutuhkan dukungan partai politik?

Membagi-bagi kursi kabinet dalam rangka memperoleh dukungan partai politik adalah hal logis. Namun dalam kacamata tatanan pemerintahan yang baik, hal itu tidak benar.

Bagaimana sebaiknya?

Pemerintahan yang baik adalah yang punya kaki kuat di partai politik. Namun juga punya kompetensi terhadap bidang-bidang kehidupan masayarakat yang harus ditangani. Maka Presiden SBY harus segera mengombinasikan kekuatan politik di partai politik dan kompetensi itu.

Kalau hal semacam itu yang ditawarkan SBY, saya yakin pemerintahan akan semakin kuat karena selain didukung oleh partai politik juga didukung rakyat yang menghendaki perubahan, menghendaki perbaikan nasib oleh tim ekonomi yang kompeten. Saat ini memang tampak ada orang-orang yang kompeten, tetapi dia tidak mempunyai partai politik.

Namun sebetulnya di partai politik sendiri juga sudah banyak orang-orang yang kompeten di bidang-bidang tertentu. Jadi orang yang mempunyai kompetensi dengan latar belakang berbeda itu harus dipadukan oleh Presiden. Memang orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang partai politik sering dijadikan sasaran empuk untuk diganti.

Saat ini tuntutannya kan mengarah kesitu. Ganti Marie Pangestu, Sri Mulyani, Yusuf Anwar yang bukan orang-orang partai politik. Maka orang-orang yang tidak berlatar belakang partai politik dituntut untuk menunjukkan performa yang bagus. Bahkan sangat bagus, sehingga nanti partai politik tidak punya lagi legitimasi untuk merongrong posisi mereka. Namun saya juga yakin ke depan partai politik-partai politik tidak akan ngotot untuk menempatkan orang-orangnya begitu saja tanpa didasari kompetensi. Karena bila gagal, maka itu sebenarnya ikut mencoreng partai politik yang bersangkutan.

Kalaupun dirasakan perlu dilakukan reshuffle, apakah pasti tim ekonominya yang harus lebih dahulu dirombak?

Alasan tim ekonomi yang lebih dahulu diganti, ya karena bidangnya sangat memengaruhi hidup orang banyak. Masalah ekonomi, alias periuk nasi kan sensitif sekali. Namun mana yang lebih dulu ya tergantung Presiden. Kalau Presiden mau memenuhi tuntutan yang berkembang, ya dia akan mendahulukan reshuffle tim ekonomi.

Presiden harus memberikan penjelasan kepada rakyat atas isu-isu terkini. Terkait reshuffle, justru Wapres yang berani berkata tegas, 'tidak ada reshuffle'''. Apa ada persaingan antara keduanya ?

Presiden ingin memosisikan secara normatif. Ini pasti akan dinilai kurang tegas. Wapres langsung memberikan jawaban bahwa tidak akan ada reshuffle atas menteri-menteri yang diminta demonstran untuk di-reshuffle.

Ada yang mengatakan bahwa ini juga tidak lepas dari gaya kepemimpinan SBY. Karena Jusuf Kalla yang berkata tegas, maka perhatian langsung mengarah ke sana. Saya menilai, Kalla ingin menegaskan kepada rakyat betapa kita saat ini sedang tertimpa permasalahan ekonomi yang begitu pelik, yang tidak bisa dengan mudah diselesaikan oleh siapa pun menterinya.

Siapa pun yang jadi menteri tentu tidak bisa me-ngalahkan keadaan yang buruk, dengan dampak kenaikan harga BBM di pasar internasional begitu tinggi, sampai di luar prediksi. Begitu juga dengan terjadinya rangkaian musibah, bencana alam yang semuanya memberi dampak pada perekonomian kita.

Agar tidak terpuruk dalam keadaan seperti ini, yang diperlukan untuk kali pertama adalah ketegasan. Jangan sampai seperti kasus Cepu, saat Pemerintah dan Exxon akan menandatangani kontrak, tiba-tiba Pertamina nylonong.

Kalau begini jadinya, maka kita bicara masalah kepemimpinan di Meneg BUMN, mengapa tidak ada koordinasi yang bagus. Ini bisa jadi alasan untuk menggantinya. Walaupun Kalla sering berkata tegas, tetapi hak prerogatif tetap berada di tangan Presiden.

Namun saya menilai Kalla tetap akan mendesak agar Presiden mengakomodasi orang-orangnya (Kalla).

Ini yang nampak saat penyusunan kabinet ini. Yang perlu diperhatikan SBY selaku pemilik hak prerogatif, reshuffle tidak akan menyelesaikan masalah, bila mereka yang menggantikan, tidak juga bisa memperbaiki keadaan dengan cepat.

Justru penggantian yang salah ini akan terus memperburuk citra SBY. Tadi kita terus menyoroti reshuffle di tim ekonomi. Mari kita lihat yang bukan tim ekonomi, yang mana mereka ini dari partai politik. Misalnya ada menteri yang semula dari partai politik, tapi dia akhirnya bermasalah dengan partai politiknya. Bisa jadi dia terdepak, lalu membuat partai baru. Yang seperti ini bila tidak ditunjang oleh kinerja yang baik. Maka sebaiknya ya direshuffle saja. Tidak ada untungnya SBY mempertahankan mereka yang tidak berakar di partai politik yang besar, malah dia jadi didukung partai yang gurem. Mengenai ada dugaan terjadi persaingan antara SBY dan Kalla, saya juga menilai sebagai sesuatu yang wajar. Karena ada awalnya Kalla mencalonkan diri sebagai Wapres, dan dia tidak didukung oleh partai besar. Saat itu PDI-P, Golkar dan PPP kan membuat koalisi kebangsaan. Koalisi ini kan mendukung Mega-Hasyim.

Setelah terpilih menjadi Wapres, Kalla sukses juga menguasai Golkar. Golkar perlu dikuasai karena partai itu yang menjadi penguasa di parlemen. Dengan Golkar di bawah Kalla, maka pemerintah akan aman dari gangguan parlemen. Namun hal ini juga semakin memperkuat posisi Kalla.

Bisa dikatakan Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, maka dia akan semakin kuat memengaruhi SBY. Jadi SBY ibaratnya mendapatkan buah simalakama. Kalau tidak menguasai Golkar yang posisinya sebagai pemenang pemilu parlemen, ya salah. Namun arena Golkar kini 'dikuasai' Kalla ya, berarti membuat Kalla semakin kuat.

Lalu orang menilai keadaan ini sebagai persaingan antara SBY dan Kalla. Yang menariknya di sini, Presiden sebagai orang nomor satu, tetapi didukung partai yang bisa dibilang kecil, tetapi Wapres didukung partai terbesar di parlemen. Kalla juga telah membersihkan orang-orang Golkar lama, dan mengganti dengan orang-orang yang pro-dia. Jadi semakin kuat cengkeramannya.

Bagaimana nasib SBY selanjutnya?

Saya menilai SBY masih untung dan yang pusing justru Kalla. Kalau langkah-langkah yang diprakarsai, atau yang intensif dilakukan Kalla, seperti penyelesaian Aceh dan sebagainya berhasil, maka Kalla dan Golkar dapat nama. Namun SBY juga tetap dapat nama.

Namun kalau gagal masyarakat langsung tahu kalau ini kan ulah Jusuf Kalla. Jadi citra Kalla dan Golkar juga bisa rusak. Tapi SBY belum tentu. Jadi SBY bisa mengambil keuntungan tanpa harus melakukan berbagai manuver yang penuh risiko seperti yang dilakukan Kalla. (Hartono Harimurti-35)