logo SUARA MERDEKA
Line
  Sabtu, 13 September 2003 Berita Utama  
Line

Polri Kesulitan Selidiki 43 Nomor Rekening Teroris

JAKARTA- Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar mengatakan, polisi menghadapi kendala untuk menindaklanjuti laporan Bank Indonesia (BI) tentang 43 nomor rekening yang diduga terkait dengan kejahatan terorisme, penyelundupan senjata, kejahatan perbankan, dan korupsi. "Sering sekali alamat yang dicek itu palsu atau KTP-nya palsu."

Akibatnya, polisi belum dapat menyelidiki secara spesifik nomor-nomor rekening itu. Kapolri juga belum bersedia menjawab pasti saat ditanya soal nomor rekening yang beralamat palsu dan milik orang beridentitas palsu itu. "Saya akan melansirnya bila sudah ada laporan dari Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komjen Erwin Mapasseng," ungkap Kapolri, kemarin.

Menanggapi kemungkinan pembekuan rekening itu oleh Amerika Serikat, termasuk tujuh nomor rekening milik orang Indonesia dari 43 nomor rekening yang dikirimkan BI, Kapolri juga hanya menggelengkan kepala. "Belum tahu pasti," ujarnya sambil menekankan, informasi-informasi yang terkait dengan itu masih terus mengalir ke polisi.

Mengenai pemeriksaan Hambali, Kapolri menjelaskan, polisi masih terus mengumpulkan berbagai data dan informasi termasuk data intelijen untuk dimintakan konfirmasi kepada tokoh yang disebut-sebut petinggi kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) itu.

Semua data dan informasi itu belum bisa dijadikan fakta hukum bila konfirmasi kepada Hambali belum bisa dilakukan. Kini yang penting, kata Kapolri, polisi segera mendapat akses pemeriksaan Hambali. "Saya sudah mendesak mereka (Amerika Serikat-Red) dan Departemen Luar Negeri juga sudah berusaha keras. Doakan saja," ungkapnya.

Seperti diberitakan, Unit Khusus Investigasi Perbankan BI telah melaporkan, ada 43 nomor rekening yang dicurigai terkait dengan terorisme, kejahatan perbankan, penyelundupan senjata, dan korupsi.

Informasi itu diperoleh dari profil nasabah dan informasi dari masyarakat termasuk dari Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat.

Fakta Intelijen

Lebih jauh Kapolri menuturkan, terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik di Amerika Serikat, Hambali disebut-sebut mengakui mendalangi peledakan bom di Hotel Marriott dan membiayainya dari sebagian transfer dana 45.000 dolar AS, pihaknya baru akan menjadikannya fakta hukum setelah mengadakan pemeriksaan langsung terhadap Hambali. "Pasalnya, informasi yang disampaikan kepada Polri saat ini mengenai Hambali masih dianggap sebagai fakta intelijen dan belum berubah menjadi fakta hukum," paparnya.

Fakta itu, jelas Kapolri, baru sebagai fakta hukum bila sudah memeriksa yang bersangkutan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). "Ini bukan berarti tidak percaya, melainkan memang ada tahapan prosesnya," katanya kepada wartawan.

Dia mengakui ada banyak rekening yang diinformasikan BI dan sekaligus juga informasi-informasi yang beragam tentang jumlah transfer yang dilakukan Hambali kepada Lili, warga Malaysia.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri (Deplu) telah mengirimkan tujuh warga negara Indonesia yang dituduh teroris kepada Jaksa Agung pada 9 September untuk diperiksa, apakah mereka memiliki rekening di Indonesia. Hal itu diungkapkan juru bicara Deplu Marty Natalegawa dalam media briefing di Gedung Deplu Jakarta, kemarin.

Beberapa waktu lalu, Pemerintah AS mengajukan 20 nama ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) untuk dimasukkan dalam daftar teroris, dan merekomendasikan agar aset-aset mereka dibekukan. Usulan AS itu telah disetujui DK PBB.

Marty mengungkapkan, dengan dimasukkannya ke-20 nama tersebut, setiap negara yang menjadi anggota PBB wajib menindaklanjuti, termasuk Indonesia yang tujuh warga negaranya terdapat dalam daftar tersebut.

"Kami telah menyampaikan ketujuh nama tersebut ke Jaksa Agung. Tinggal nanti akan dilakukan pemeriksaan, apakah mereka memiliki rekening di Indonesia. Bila memang ada, maka akan dibekukan," tegasnya.

Lebih jauh, Marty mengemukakan, tindakan Pemerintah Indonesia untuk membuka aset baik individu maupun institusi yang diduga terkait dengan tindak pidana teroris dilakukan bukan karena tuntutan suatu negara melainkan berdasarkan ketentuan resolusi DK PBB.

Dia berpendapat, jika terdapat satu atau dua negara yang mengeluarkan daftar nama teroris, Indonesia tidak berkewajiban untuk menindaklanjutinya, kecuali nama-nama tersebut telah dimasukkan ke dalam daftar DK PBB. "Ketika AS mengusulkan nama-nama itu ke Dewan Keamanan PBB ternyata tidak ada penolakan, sehingga nama-nama tersebut resmi dimasukkan ke dalam daftar DK PBB," jelas Marty Natalegawa.(bu-69j)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA