Jatim Sediakan Rp 50.000/TKI

SURABAYA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyediakan anggaran Rp 50.000 kepada setiap tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jatim yang pulang dari Malaysia seiring dengan penerapan kebijakan baru imigrasi negeri jiran tersebut. Anggaran itu diambilkan dari APBD Jatim 2002.

''Uang Rp 50.000 dipakai untuk biaya transportasi dari Surabaya ke daerah-daerah asal TKI itu,'' ungkap Gubernur Imam Utomo menjawab pertanyaan pers di Gedung DPRD Jatim, Rabu kemarin.

Orang nomor satu di Jatim itu mengemukakan, jumlah TKI asal Jatim ribuan. Kini sebagian dari mereka berada di Nunukan, Kalimantan Timur. ''Kami belum tahu jumlah pastinya.''

Kepala Dinas Tenaga Kerja Jatim Ir Djaelani memperkirakan, jumlah TKI asal Jatim itu sekitar 100.000 orang.

Kapan mereka pulang? ' 'Kami sedang mencari informasi. Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat.''

Djaelani menjelaskan, kebijakan imigrasi di Malaysia itu sangat keras. Misalnya TKI ilegal dikenai sanksi cambuk tujuh kali, denda 10.000 ringgit, dan penjara 5 tahun. Dengan sanksi seberat itu, ujar Djaelani, banyak TKI ilegal yang ngacir pulang.

Delapan belas instansi pemerintah dipersiapkan menjelang kedatangan 100.000 TKI itu, antara lain Disnaker Jatim/kabupaten/kota, Polda, KPP Pelabuhan Tanjung Perak, Biro Kesra Pemprov Jatim, Imigrasi, Adpel, Pelindo, Damri, Dinas Kesehatan, Dispenduk, dan Dinas Tata Kota.

''Kemungkinan, yang pulang lewat Pelabuhan Tanjung Perak bukan hanya TKI asal Jatim, melainkan juga dari NTT dan NTB. Untuk TKI asal NTT dan NTB, mereka akan ditempatkan di transito Dinas Transmigrasi sebelum dipulangkan ke daerahnya.''

Dalam kaitan ini, Ketua Komisi E DPRD Jatim Ny Harbiah Salahudin mengungkapkan, beberapa anggota komisi yang membidangi persoalan kesejahteraan rakyat akan berangkat ke Nunukan, Kaltim untuk melihat kondisi para TKI.(ro-29j)